Seruan reformasi total Polri menggema di depan gerbang UPNVJ, mahasiswa menggelar mimbar bebas dan doa bersama. Berbagai sorotan muncul mulai dari merosotnya kepercayaan publik, hingga desakan pencopotan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Aspirasionline.com – Buntut kasus tewasnya pelajar di Maluku, Arianto Tawakal, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) menggelar aksi simbolik berupa mimbar bebas dan doa bersama di depan gerbang utama UPNVJ pada Jumat, (27/2).
Digelar dengan formasi massa aksi membentuk lingkaran, berbalut pakaian berwarna hitam, serta poster-poster dalam genggaman. Aksi ini menuntut reformasi total institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkaca pada serangkaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Muhammad Kevin Claudio, selaku Koordinator Bidang Sosial Politik (Sospol) BEM FISIP, menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk solidaritas atas berbagai tindakan aparat kepolisian yang dinilai perlu untuk melakukan reformasi.
“Kita melakukan aksi solidaritas, mengingat kejadian-kejadian yang pernah dilakukan (oleh polisi serta) tindakan-tindakan (yang dilakukan) oleh pihak kepolisian. Itu merupakan tanda untuk kita mendukung, menuntut, dan mendesak pada pihak kepolisian untuk melakukan reformasi total secara transparansi,” tegas Kevin saat diwawancarai ASPIRASI pada Jumat, (27/2).
Tuntutan Reformasi Polri di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Massa aksi yang datang membawa akumulasi kemarahan, terlebih lagi setelah mencuat kasus yang dialami Arianto Tawakal, menuntut agar kepolisian kembali menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat dan memperjelas arah reformasi Polri yang progresif, menyeluruh, dan akuntabel.
Kevin menjelaskan bahwa reformasi yang dimaksud bukan sekadar perubahan administratif, melainkan pembenahan mendasar.
“Kami ingin reformasi total secara kepolisian. Yang pertama pembenahan secara struktural, kedua secara kultural, dan ketiga secara instrumental,” jelasnya.
Disaat yang sama, Zaidaan Lazuardi Aghna Saleh, mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi angkatan 2025 yang turut hadir dalam aksi menilai kepercayaan masyarakat terhadap Institusi Polri sangat surut, terlebih jika dibandingkan dengan institusi lain.
“Apalagi kita disusul dengan ada(nya) berita tentang bagaimana aparat-aparat pemerintahan (melakukan) kekerasan. (Namun satu sisi) juga disusul dengan instansi lainnya, yaitu pemadam kebakaran, yang mereka melaksanakan tugasnya dengan secara baik, yang akhirnya masyarakat lebih memihak pada mereka,” ungkap Zaidaan kepada ASPIRASI pada Jumat, (27/2).
Dalam aksi tersebut, Zaidaan menyampaikan orasi yang menegaskan bahwa kehadiran massa aksi dilandasi oleh tujuan yang sama. Dirinya mengajak seluruh massa aksi untuk tetap berpegang pada tujuan tersebut dan tidak kehilangan arah di tengah dinamika lapangan.
Menurutnya, menjaga suara tetap satu menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya tindakan represif aparat. Dirinya menilai, tindakan represif tersebut merupakan dampak dari sistem yang bermasalah di tubuh institusi negara.
“Jangan sampai kita lepas dan juga jangan sampai kita mau membiarkan hal itu kembali terjadi. Dikarenakan sistem yang rusak yang berada di kepolisian dan juga pemerintah,” tutur Zaidaan.
Senada dengan Zaidaan, Alfi Mubarak, mahasiswa Prodi Ilmu Politik angkatan 2024, turut menilai Institusi Polri tengah berada dalam kondisi krisis kepercayaan. Ia menyebut, sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, posisi kepolisian menjadi sorotan ketika tingkat kepercayaan publik menurun.
“(Polisi) pasti (saat ini) di titik kritis. Karena polisi itu adalah instansi yang langsung melekat kepada masyarakat. Itu polisi hari ini. Makanya kalau di survei kemarin, kepolisian kan mungkin ada di (peringkat) paling bawah,” ungkap Alfi kepada ASPIRASI pada Jumat, (27/2).
Bobroknya Praktik di Tubuh Polri Berujung Desakan Pencopotan Kapolri
Tak hanya menyoal tentang menurunnya kepercayaan publik, sorotan dalam aksi juga mengarah pada sederet persoalan yang dinilai mencederai integritas institusi. Kritik yang mengemuka tidak lagi berhenti pada tataran struktural, tetapi merambah pada dugaan praktik-praktik menyimpang di internal Polri.
Kritik tersebut disampaikan oleh Alfi, ia menyinggung dugaan keterlibatan oknum aparat dalam berbagai tindak pidana. Mulai dari korupsi, pungutan liar, hingga obat-obatan terlarang.
“Dimana banyak-banyak tindak korupsi, tindak pungli, tindak semua kejahatan itu ada dia (kepolisian). Bahkan bandar narkoba pun dia (kepolisian) yang pegang. Bandar narkoba, perjudian, itu semua dia (kepolisian) yang pegang. Dia (kepolisian) yang membekingi,” bebernya.
Alfi turut menyoroti sejumlah peristiwa lainnya yang dilakukan oleh kepolisian. Mulai dari penangkapan aktivis, kematian Affan Kurniawan pada Agustus silam, hingga apa yang dialami Arianto Tawakal.
“Apalagi itu ditambah dengan beberapa momen kemarin seperti kawan-kawan kita yang ditangkap polisi tanpa dasar hukum yang jelas, terus dilindas kemarin teman kita (Affan Kurniawan) di Agustus (2025), dan sekarang pun dia (Arianto Tawakkal) meninggal tanpa jelas apa masalahnya kan,” ujar Alfi.
Lebih lanjut, dalam pernyataannya Alfi turut melontarkan tudingan serius terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo. Dirinya menilai berbagai peristiwa yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pimpinan tertinggi di institusi tersebut.
Menurutnya, desakan agar Kapolri mundur merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik atas rangkaian persoalan yang mencuat.
“Jadi Listyo Sigit turun (dari jabatannya) adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban moral dan politik. Dimana dia seharusnya secara moral sebagai pemimpin, ketika anak buahnya sudah melakukan kesalahan, itu harusnya turun,” tukasnya.
Foto: ASPIRASI/Rasyid Hilmy
Reporter: Alma & Rayan | Editor: Nabila Sammanda
