Pada Evaluasi Tengah Tahun (ETT) BEM UPNVJ kritik terhadap kinerja bidang Sosial Politik diungkapkan, termasuk mengenai keterlambatan perencanaan dan kurangnya perhatian terhadap urusan internal. Meskipun ada apresiasi untuk beberapa program kerja, eksekusi program dianggap tidak maksimal.
Aspirasionline.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) menggelar Evaluasi Tengah Tahun (ETT) untuk meninjau kinerja dan program kerja yang telah dilaksanakan selama enam bulan terakhir.
Bertempat di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika, Kampus Pondok Labu UPNVJ, Jakarta Selatan, evaluasi ini dihadiri oleh seluruh anggota MPM UPNVJ, BEM UPNVJ serta perwakilan organisasi mahasiswa di lingkungan UPNVJ.
Dalam pembukaan, Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UPNVJ, Akmal Ghudzamir, mengungkapkan bahwa MPM UPNVJ telah menyiapkan berbagai metode penilaian untuk mengevaluasi kinerja BEM UPNVJ selama setengah periode terakhir. Evaluasi pun ini diharapkan dapat menjadi dasar diskusi guna menemukan solusi yang tepat.
“Besar harapan Evaluasi Tengah Tahun (ETT) ini menjadi tempat untuk kita berdiskusi agar menemukan suatu solusi yang menjadi jalan keluar,” kata Akmal kepada audiens di Aula Bhineka Tunggal Ika pada Kamis, (23/7).
Menjadi Sorotan, Bidang Sosial Politik BEM UPNVJ Dinilai Tidak Berjalan Maksimal
Evaluasi Tengah Tahun BEM UPNVJ mempersilakan tiap komisi memaparkan satu per satu bentuk hasil pengawasan akan kinerja BEM selama setengah periode ini dengan pembahasan yang cukup kompleks, termasuk bidang sosial politik.
Tenaga Ahli Komisi III MPM UPNVJ, Putri Diyan memberikan apresiasi terhadap beberapa program kerja bidang sosial politik yang telah memberikan impact dan hasil yang bagus. Namun, menurut Putri beberapa kali terlambat dalam hal perancangan yang menyebabkan rencana kegiatan terkesan mendadak.
“Program yang harus dievaluasi salah satunya adalah propaganda, dan isu propaganda seringkali melakukan pelaksanaan sangat berdekatan. Perancangannya itu tuh baru diselesaikan ketika pelaksanaan hari H atau h-1,” sahut Putri di depan audiens pada Selasa, (23/7).
Di kesempatan yang sama, Muhammad Sadam selaku Kepala Komisi III mengungkapkan bahwa menurutnya pengeksekusian program kerja yang telah dipaparkan oleh bidang sosial politik pada bulan Februari lalu tidak dieksekusi secara maksimal dan menghiraukan poin-poin substansial.
“Ketika rapat kerja bulan Februari dipaparkan konsepnya besar, cita-cita dan keinginannya besar, tapi ternyata banyak yang flop eksekusinya,” tegas Sadam.
Tidak berhenti disitu, Sadam turut mengangkat terkait internalisasi yang bermasalah. Menurutnya, bidang sosial politik terlalu berfokus terhadap kegiatan eksternal dan melupakan internal yang masih perlu banyak perbaikannya.
Sadam menambahkan, bahwa hal itu disebabkan karena minimnya perhatian yang diberikan oleh Koordinator Bidang dan Wakil Koordinator Bidang mengenai penyelesaian permasalahan internal.
Padahal, kata Sadam, konsolidasi-konsolidasi yang digelar oleh anggota bidang sosial politik untuk bisa melibatkan keluarga mahasiswa dari tingkat fakultas sampai jurusan patut diacungi jempol.
“Kasus korupsi kemarin dikawal dengan baik, kasus Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional), aksi ramai ramai di depan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) itu berjalan dengan baik, tapi nyatanya internal dari teman-teman sendiri itu bolong sekali,” tukas Sadam.
Menanggapi hal tersebut, Bagas Wisnu Syammulya selaku Wakil Koordinator Sosial Politik mengaku bahwa memang diperlukannya waktu untuk menyelesaikan masalah internalisasi, di samping banyaknya permasalahan struktural.
Bagas pun menambahkan alasan kegiatan eksternal lebih diutamakan, mengingat karena kegiatan eksternal yang dilakukan memiliki tujuan untuk meraih banyaknya relasi dan menjaring peluang advokasi.
“Tujuannya tentu adalah relasi yang kita cari, relasi yang kemudian berkelanjutan dan bisa kita jadikan program-program. Karena intinya program adalah hal yang bisa mengikat kita semua,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bagas meminta kepada MPM UPNVJ untuk melihat dan mengukur kinerja yang dilakukan oleh bidang sosial politik di luar program kerja internal, seperti pengajuan Amicus Curiae ke Mahkamah Agung (MA) terkait naiknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) imbas dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 2 Tahun 2024.
“Kalau boleh meminta ke teman-teman itu juga mengukur soal hal-hal yang di luar proker (program kerja) itu kita kerjakan juga gitu,” sahut Bagas.
Koordinator Bidang Sosial dan Politik, Fadli Yudhistira turun tangan menanggapi kritik dari MPM UPNVJ, Fadli mengakui kegagalan tersebut memang bersumber dari human error atau margin of error dalam bidang yang dipimpinnya.
Hanya saja dari beberapa pekerjaan yang telah dilakukan, Fadli menolak keras bilamana pengeksekusian program kerja dikatakan tidak maksimal.
“Apabila dibilang cita-cita yang saya dan teman-teman tuangkan dalam grand design (desain utama) dalam eksekusinya dibilang flop, saya satu-satunya orang yang akan bilang menolak,” tegas Fadli.
Fadli menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan dalam program kerja bidangnya memiliki pukulan keras kepada pejabat kampus dan negara. Bahkan dirinya sempat mendapat ancaman dan kehilangan sosial media akibat gerakan yang dilakukan oleh program kerja bidang sosial politik.
“Hal-hal tersebut tandanya bidang sosial politik bisa memberikan pukulan yang juga cukup telak, baik kepada rektorat maupun kepada pemerintahan gitu. Jadi kalau misalkan dibicarakan flop kurasa sorry lah gitu,” pungkas Fadli.
Foto: Youtube MPM UPN “Veteran” Jakarta
Reporter: Syifa Aulia | Editor: Nabila Adelita
