Tolak Kebijakan ERP, Mahasiswa Lakukan Aksi di Depan Balai Kota DKI Jakarta

Kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar menuai berbagai polemik, khususnya bagi masyarakat yang berada di DKI Jakarta. Aksi turun ke jalan pun dilakukan oleh mahasiswa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis, (23/2).

Aspirasionline.com — Kamis, (23/2), aliansi mahasiswa yang dikomandoi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta di wilayah Gambir, Jakarta Pusat.

Sekitar pukul 13.30 WIB, dengan massa aksi yang mencapai kisaran lima puluh mahasiswa, orasi-orasi sarat kemarahan satu per satu dilantunkan dari atas mobil komando untuk mengecam dan menolak wacana kebijakan ERP.

Berbagai orasi tersebut bermuara pada satu hal yang sama, yakni bagaimana kebijakan ERP dirasa mahasiswa sangat memberatkan perekonomian rakyat serta bukan merupakan solusi dari pemecahan masalah kemacetan DKI Jakarta.

“Apabila kebijakannya (ERP, red.)  dibuat seperti ini, kita semua sengsara teman-teman. Dan apabila kita dirugikan, hanya ada satu kata, lawan!” seru Fadli Yudhistira, Koordinator Lapangan di atas mobil komando pada Kamis, (23/2).

Aliansi mahasiswa ini dikomandoi oleh BEM UPNVJ dengan dihadiri pula oleh perwakilan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Trisakti, Universitas Nasional, dan Himpunan Mahasiswa Politik (Himapol) Indonesia yang ikut membersamai keluarga mahasiswa UPNVJ.

Aksi terlihat berjalan dengan cukup kondusif. Adanya barisan polisi sebagai bentuk pertahanan dari pihak Balai Kota DKI Jakarta juga tidak menunjukkan represifitas terhadap mahasiswa.

Namun, menurut Banjaran Seto Prasetya, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Politik (Himapol) Indonesia, manajemen aksi dan keaktifan mahasiswa untuk berorasi sayangnya dirasa masih kurang.

“Harusnya semuanya ‘tuh dapat membagi peran kira-kira siapa saja yang dapat menjadi border, kemudian siapa saja yang dapat berorasi setidaknya dari lima sampai sepuluh (mahasiswa, red.)  dari perwakilan masing-masing elemen sudah bisa berorasi,” komentar Seto saat berkesempatan diwawancarai oleh ASPIRASI pada Kamis, (23/2).

Sarat Akan Komersialisasi, Mahasiswa Tuntut Pencabutan Wacana Kebijakan ERP

Fadli menilai bahwa wacana kebijakan ERP bukanlah jawaban dari penguraian kemacetan dan malah menjadikan kebijakan tersebut sebagai bentuk komersialisasi.

Ia berharap upaya-upaya untuk mengurangi kemacetan yang diberlakukan saat ini dapat dimaksimalkan terlebih dahulu, seperti kebijakan ganjil-genap dan upaya mewujudkan akomodasi transportasi umum yang memadai.

“Itu kan juga bisa mengurangi kemacetan, tapi sayangnya di sini gak diambil solusi-solusi tersebut. Malah dikomersialisasi,” ujar Fadli yang juga merupakan Menteri Bidang Sosial Politik di BEM UPNVJ saat diwawancarai ASPIRASI pada Kamis, (23/2).

Tak hanya Fadli, Seto juga menekankan bahwasannya mahasiswa yang turun aksi pada hari ini pada intinya menuntut satu hal, pencabutan wacana kebijakan ERP.

“Untuk aksi (pada hari ini, red.), tuntutan itu sebenernya udah jelas ya, cabut terkait masalah (kebijakan, red.) ERP ini,” tegas Seto kembali.

Seto juga menegaskan bahwa aksi ini sebagai bentuk mahasiswa untuk ikut memperjuangkan hak-hak mereka, setelah sebelumnya para pengemudi ojek online sudah melakukan aksi penolakannya pada Rabu, (8/2) kemarin di lokasi yang sama.

Surat Pernyataan Sikap, Policy Brief, dan Hasil Audiensi

Sekitar pukul 15.08 WIB, setelah menyerukan orasi-orasi penuh kritik terhadap kebijakan ERP kepada pemerintah DKI Jakarta, Fadli sebagai perwakilan massa aksi membacakan surat pernyataan sikap. Dengan naik ke atas mobil komando, ia membacakan isi surat dengan lantang.

“Dengan ini, mahasiswa sebagai kaum yang mampu meneliti secara mendalam dan juga merasakan dampak dari pemberlakuan yang sewenang-wenang, sudah sepatutnya memberikan suara perlawanan kepada ketidaksepakatan peraturan yang merugikan ini,” ucapnya mengawali pembacaan selembar surat yang dibawanya.

Melanjutkan pembacaan surat pernyataan sikap, Fadli menguraikan bahwa sudah seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan kinerja sebagai gubernur yang telah dipilih oleh masyarakat.

Surat itu selanjutnya berbunyi bahwa mahasiswa siap menjadi gong pembuka dalam membangun gerakan dan bersedia mengawal keberlangsungan kesejahteraan masyarakat.

Setelah pembacaan surat pernyataan sikap, Fadli turun dari mobil komando. Ia bersama Ketua BEM UPNVJ, perwakilan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan perwakilan Himapol UPNVJ, selanjutnya melakukan policy brief dengan pihak Balai Kota DKI Jakarta.

Sayangnya, setelah beberapa perwakilan mahasiswa tiba di dalam gedung Balai Kota untuk melakukan policy brief, hanya perwakilan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Fadli yang boleh masuk ke dalam ruangan, sementara yang lainnya diminta untuk menunggu di luar.

Kepada ASPIRASI, Rifqi Adyatma, Ketua BEM UPNVJ, menuturkan bahwa dirinya dan beberapa perwakilan mahasiswa diminta untuk menunggu, tetapi belum ada kejelasan dan kepastian terkait waktu.

“Kita tadi disuruh nunggu jika sekiranya tadi kita ingin bertemu dengan beliau (Penjabat Gubernur DKI Jakarta, red.) cuma ketika kita menanyakan waktunya kapan, dari bagian keamanannya mengatakan bahwasanya waktunya itu adalah satu jam, tapi itu juga belum pasti,” ujarnya.

Kemudian, Rifqi bersama dengan perwakilan mahasiswa lainnya diarahkan ke bagian penyuratan. Di sini, ia diminta untuk memberikan surat audiensi terlebih dahulu, yang kemudian akan diaturkan jadwal untuk mempertemukan mahasiswa dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Selain itu, ia mengatakan jika pada audiensi permintaan rakyat dan mahasiswa untuk mencabut kebijakan ERP ini ditolak oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, maka ia tidak segan-segan untuk membuat aksi yang lebih besar.

“Nantinya kita akan mengundang aliansi masyarakat, tidak hanya mahasiswa saja, untuk menggeruduk rumah rakyat Jakarta (Balai Kota DKI Jakarta, red.) yang ada di belakang sana,” ujarnya penuh optimis.

Tepat pukul 15.20, massa aksi menarik barisan dari depan Balai Kota DKI Jakarta dan kembali ke titik kumpul mereka di IRTI Monas setelah sebelumnya mengumumkan hasil audiensi dari atas mobil komando.

 

Foto: Teuku Farrel

Reporter: Daffa Almaas, Novi Nur | Editor: Miska Ithra.