Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Reformati Polri” sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap tindakan represif aparat yang dinilai terus berulang, sekaligus menuntut pembenahan institusi kepolisian dan penegakan supremasi sipil yang dianggap kerap terabaikan.
Aspirasionline.com – Aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) dilaksanakan di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) Jakarta Selatan pada Jumat, (27/2).
Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa UPNVJ dan Universitas Indonesia (UI), memulai aksi pada pukul 16.18 Waktu Indonesia Barat (WIB). Ditandai dengan seruan lantang di bawah tajuk besar “Reformati Polri, Tegakkan Supremasi Sipil.”
Pekikan tersebut menggambarkan kemarahan nurani yang menuntut pertanggungjawaban mutlak atas hilangnya banyak nyawa tak berdosa akibat brutalitas aparat.
Gerakan protes ini menjadi puncak dari deretan tuntutan yang terus membara sejak gelombang aksi Agustus 2025 silam hingga insiden tragis yang merenggut nyawa almarhum Arianto Tawakkal di Maluku.
Benaya Riskya, selaku Koordinator Lapangan (Koorlap) pada aksi ini, mengungkapkan bahwa tragedi yang terjadi di Maluku adalah pemantik bagi keresahan yang telah lama mengakar.
“Memang kematian adik kita (almarhum Arianto Tawakkal) di Maluku itu salah satu jadi katalis (pendorong) kita untuk turun sekarang. Tapi, apa yang kita tuntut dan juga keresahan kita sebenernya udah jauh berkembang dari sebelum itu,” tutur Benaya kepada ASPIRASI pada Jumat, (27/2).
Mahasiswa Serukan Supremasi Sipil di Tengah Kritik atas Represi Aparat
Lantunan tuntutan yang mengalir di sela hiruk-pikuk sore hari itu, menyuarakan bahwa memori akan kekerasan negara harus tetap hidup agar keadilan tidak mati.
Bukan hanya sekadar upaya merawat duka atas nyawa yang hilang, aksi ini turut menjadi seruan bagi setiap mahasiswa untuk berani melawan segala bentuk tindakan represif aparat yang terus silih berganti memenuhi kanal informasi.
“Kayaknya udah cukup, lah, kita dipaparin sama berita (buruk), kita dipaparin sama perilaku-perilaku aparat yang represif, yang agresif, yang juga akhirnya anti sama orang-orang yang coba kritik,” ujar Benaya.
Lebih lanjut, ia turut mendesak hadirnya aparat penegak hukum yang berintegritas dan mumpuni, sosok pengayom yang melindungi warga sipil, bukan justru memeras atau mencelakai.
Disaat yang sama, aksi ini juga mengangkat tuntutan atas supremasi sipil yang dinilai semakin tergerus dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.
“Dari mungkin satu atau dua tahun atau bahkan lebih sebelumnya, posisi kita sebagai sipil, tuh, udah sering banget enggak dihargai. Baik dari proses legislasi ataupun seperti praktik-praktik yang kejadian sekarang, akhirnya banyak banget yang harus dikorbankan,” terang Benaya.
Benaya menimpali, aksi ini adalah upaya untuk memastikan instrumen negara tidak bertindak semena-mena akibat merasa kehilangan pengawasan dari masyarakat.
“Jangan sampai nanti pemerintah yang di dalam gedung ataupun seluruh ornamennya dengan instrumen-instrumen negaranya pun, akhirnya ngerasa udah enggak ada yang ngawasin, jadi mereka lebih bisa bertindak semau mereka,” ungkap Benaya.
Menenun Harapan Keadilan di Tengah Krisis Akuntabilitas Polri
Pendar semangat para mahasiswa tak lantas meredup ditelan riuh jalanan. Mereka tetap tegas menyuarakan kegelisahan atas kebengisan aparat yang terus berulang tanpa penyelesaian yang adil.
Melihat masa depan generasi muda yang terancam oleh repetisi kekerasan, Riko, mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2024 UPNVJ, mendesak agar tragedi di Maluku menjadi pelajaran terakhir yang memutus rantai hilangnya nyawa sia-sia.
“Harapan kami adalah tidak terjadi adik-adik yang masa depannya masih panjang, harus diputus di tengah jalan. Pun, harapannya adalah Polri benar-benar mengambil pelajaran sepenuhnya dan juga mengambil tindakan seseriusnya,” ucap Riko kepada ASPIRASI pada Jumat, (27/2).
Senada dengan hal itu, Rama, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2025 UPNVJ, menekankan agar para pemangku kekuasaan segera mengawal tuntutan yang diajukan dan berhenti memberi janji semu.
“Dengan segala dinamika yang kami lalui, para oknum-oknum, para pejabat-pejabat Polri, apalagi secara meluas pejabat-pejabat negara ini, dapat mendengar tuntutan-tuntutan kami, dan segera mengawal tuntutan-tuntutan kami untuk segera dilakukan,” jelas Rama kepada ASPIRASI pada Jumat, (27/2).
Selain itu, Rama turut menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas yang jelas dalam setiap proses penegakan hukum.
Foto: Ghasya
Reporter: Ghasya | Editor: Tia
