Pilkada Saat Pandemi Menunjukkan Ambivalensi Pemerintah
Kendati angka pasien Covid-19 semakin meroket, pemerintah tetap bersikeras menyelenggarakan pilkada. Ditengarai ini berpotensi menyebarkan virus makin meluas.
Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono mengatakan kenaikan angka positif Covid-19 sudah dimulai dari pelaksanaan pilkada. Menurutnya, kegiatan masyarakat saat ini akan meningkatkan kasus.
“Apalagi pelaksanaan pilkada akan meningkatkan (positif Covid-19, red) jauh lebih banyak,” jelas Pandu pada ASPIRASI, pada Jumat, (27/11).
Menurut Pandu, walaupun pilkada tetap dilaksanakan, hal yang bisa dilakukan masyarakat tetap ikut dalam pemilihan dan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah tertulis. “Kalau mau dicegah ya tidak dilaksanakan. Kalau mau dilaksanakan ya tidak usah dicegah lagi. Tinggal usahakan tidak terjadi kenaikan yang masif,” tambah Pandu.
Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta (UPNVJ), Wicipto Setiadi juga berpendapat mungkin sekali ketika orang lebih memilih untuk tidak ikut serta dalam pilkada. Sebab, menurutnya, pandemi makin parah dan masyarakat lebih mementingkan kesehatan diri mereka saja. Akhirnya, lanjut dia, masyarakat pun memungkinkan untuk memilih golput.
Wicipto berpendapat bahwa masyarakat dan pemerintah juga harus saling berkerjasama untuk mencegah kenaikan kasus baru. Tak hanya pemerintah saja yang memiliki peran dalam memutus mata rantai Covid-19.
“Masyarakat dan para calon pemimpin juga memegang tanggung jawab yang penting karena pilkada ini rentan sekali menjadi sebuah klaster baru,” ujar Wicipto Ketika dihubungi ASPIRASI pada Jumat, (27/11).
Lebih lanjut Wicipto berpendapat, dari sisi pengaturan hukum mengenai pilkada di tengah pandemi sudah cukup. Menurutnya, saat ini tinggal berfokus pada pelaksanaannya. Wicipto juga menjelaskan, penting juga memperhatikan perihal penegakan. Karena cara ini lah yang membuat masyarakat menjadi patuh.
“Mengenai penegakan hukum bagi yang melanggar, sanksinya macam-macam. Ada sanksi administratif, sosial, denda. Semua tergantung penaatan aturan, sanksi tidak berguna kalau tidak di taati,” jelas pria yang hobi bersepeda ini.
Pilkada Depok
Ketua KPUD Depok, Nana Shobrana menyatakan bahwa untuk wilayah Depok sendiri, pihaknya telah mempersiapkan pilkada dengan memperhatikan protokol kesehatan. Protokol Kesehatan yang dimaksud, dengan memperhatikan pengecekan suhu dan anjuran cuci tangan akan dilakukan kepada semua pemilih. Nana juga memastikan semua penyelenggara Pilkada sudah melakukan rapid test sebelum bertugas.
Nana juga menjelaskan, telah menyediakan fasilitas penunjang untuk memenuhi protokol Kesehatan. Seperti panitia penyelenggara akan dilengkapi Alat Perlindungan Diri (APD) yang lengkap dan melakukan rapid test terlebih dahulu.
“Walaupun di tengah pandemi, pilkada tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga prinsip keselematan dan kesehatan menjadi prinsip yang di kedepankan,” jelas Nana pada ASPIRASI, Jumat, (27/11).
Danu Pazar Utama, salah seorang warga Depok, berpendapat bahwa pilkada tidak lebih penting dibandingkan kesehatan masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan pilkada masih bisa ditunda. “Karena kesehatan masyarakat lebih mempengaruhi kemashalatan orang banyak daripada sekedar pilkada,” ujar Danu.
Namun, lanjut Danu, walaupun dengan segala protokol kesehatan yang dilaksanakan tidak menjamin bisa mencegah kenaikan kasus Covid-19. Sebab, walaupun protokol kesehatan sudah disiapkan demikian rupa, tetap saja tidak mampu mengatur masing-masing orang untuk disiplin dalam pelaksanaan protokol kesehatan.
Salah seorang warga Depok lainnya, Rizki Mardiansyah mengatakan bahwa ia tidak setuju pelaksanaan pilkada ditunda. Namun, ia juga tidak setuju apabila dilaksanakan dengan cara yang dianggap terlalu mengambil resiko dengan mengumpulkan orang banyak di tengah pandemi.
“Menurut gue (Pilkada, red.) bisa dijalanin sekarang tapi dengan cara yang berbeda. Seperti tidak perlu ada kerumunan, mungkin bisa dilakukan dengan online atau bagaimana,” pungkas Rizki.
Foto: Google
Reporter: Syahzmil Mg, Salsabila Mg. | Editor: Ambar Febrianti.
