
Buntut Kenaikan Harga BBM, Buruh Turun ke Jalan
Pengumuman terkait dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo telah memicu penolakan dari masyarakat, penolakan tersebut mendorong setiap elemen masyarakat secara serentak menolak kenaikan harga BBM tersebut dengan memadati pintu gerbang DPR MPRI RI.
Aspirasionline.com – Kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang diumumkan oleh presiden Joko Widodo pada Sabtu, (03/09) lalu menimbulkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat Indonesia yang terkena dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini tidak terkecuali dari pihak buruh.
Selasa, (06/09) berbagai organisasi dan serikat buruh datang memadati gedung DPR MPR RI dalam lawatannya menolak harga kenaikan BBM. Tercatat sejak pukul sebelas siang, para buruh telah memadati pintu gerbang gedung DPR MPR RI.
Daeng, koordinator lapangan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) DKI Jakarta menyebut bahwa massa berkumpul di depan gedung Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang dilanjutkan long march menuju pintu gerbang DPR MPR RI.
“Kita titik kumpul di depan TVRI jam sebelas atau setengah sebelas, (kemudian, red.) long march dari TVRI kedepan pintu DPR RI,” tutur Daeng.
Dalam lautan massa yang memadati pintu gerbang DPR MPRI RI, hadir ketua Partai Buruh, Said Iqbal yang juga merupakan presiden dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Dalam wawancaranya dengan para wartawan, ia mengungkapkan bahwa massa yang hadir pada demo kali ini berkisar dua ribu orang.
“Pada hari ini di DPR RI massa dari jabodetabek berjumlah dua ribuan orang,” ungkap Iqbal.
Dalam penjelasannya, massa yang hadir berasal dari semua elemen yang diorganisir oleh Partai Buruh. Mulai dari serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, pekerja rumah tangga, buruh migran, dan forum guru honorer.
Aksi massa buruh dalam rangka menolak kenaikan BBM tersebut relatif berlangsung kondusif. Massa yang hadir terlihat penuh semangat mendengarkan orasi dari Said Iqbal.
“Jangan diam karena kekuatan suara rakyat saatnya didengar oleh bapak presiden, tidak hanya suara elit dan suara partai politik di senayan,” teriak Iqbal dalam orasinya siang itu.
Poin-Poin Tuntutan Massa
Aksi kala itu setidaknya melayangkan tiga tuntutan kepada DPR RI. Yang pertama adalah membuat Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) kenaikan BBM, kemudian menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang terakhir meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2023.
“Kita menolak kenaikan harga BBM, yang kedua kita menolak omnibus law, yang ketiga ingin kenaikan UMP di 2023 sebesar empat belas persen,” terang Daeng pada aksi kala itu kepada ASPIRASI.
Sayangnya siang itu, tidak terlihat satupun perwakilan dari pihak pemerintah maupun DPR untuk turun menemui massa yang hadir untuk berdiskusi mengenai tuntutan mereka. Hal ini mengindikasikan kurangnya niat baik dari pihak pemerintah maupun DPR.
“Respon DPR hari ini tidak ada, mungkin mereka tidak punya niat baik,” ungkap Iqbal.
Absennya DPR menemui massa aksi kali ini akan ditanggapi dengan aksi-aksi berikutnya yang akan terus menuntut kehadiran maupun solusi nyata dari pemerintah atas tuntutan yang diajukan. Bahkan, bisa jadi akan dilakukan mogok kerja.
“Kita akan terus bisa seminggu sekali dua minggu sekali kita aksi, sampai nanti titik jenuhnya kita mogok kerja nasional,” tegas Daeng.
Selaras dengan Daeng, Iqbal juga menyerukan bagi seluruh buruh di pelosok negeri untuk terus melakukan aksi. Termasuk melakukan aksi mogok nasional apabila tuntutan tersebut tidak didengar hingga bulan November atau Desember.
“Akhir November atau Desember bilamana tetap tidak akan menurunkan (harga, red.) BBM dan omnibus law tetap disahkan, upah tidak dinaikan (maka, red.) mogok nasional stop produksi dan lima juta buruh akan bergabung,” tegas Iqbal menutup orasinya siang itu.
Reporter : Ryan Chandra. | Editor : Vedro Imanuel.