Mahasiswa UPNVJ Diamankan Aparat Usai Bantu Rekan Mundur dari Aksi #IndonesiaSadar

CategoriesBerita UPNTagged , ,

Seorang mahasiswa UPNVJ diamankan aparat kepolisian saat berupaya membantu rekan-rekannya meninggalkan lokasi demonstrasi di kawasan Bundaran HI pada Rabu, (28/10). Ia kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan mengaku tidak diperbolehkan menghubungi keluarganya selama berada di sana.

Aspirasionline.com– Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) bersama keluarga mahasiswa (kema) UPNVJ mengikuti aksi demonstrasi #IndonesiaSadar di Bundaran Hotel Indonesia (HI)  pada Rabu, (28/10). Dalam aksi tersebut, massa UPNVJ membawa delapan tuntutan yang dirangkum dalam tajuk Asta Tuntutan Rakyat.

Kepala Bidang Sosial dan Politik BEM UPNVJ, Muhammad Faras Abyandra, menyebutkan bahwa massa UPNVJ yang berangkat ke lokasi aksi diperkirakan berjumlah 120–130 orang dengan sekitar 100 sepeda motor. 

Setelah pembacaan manifesto dan delapan tuntutan aksi, massa UPNVJ mulai menarik diri dari titik aksi sekitar pukul 17.30 Waktu Indonesia Barat (WIB). Massa kemudian bergerak menuju tempat parkir di kawasan Dukuh Atas, tepatnya di area BNI, untuk beristirahat sebelum kembali ke kampus.

Namun, ketika hendak kembali ke kampus pada sekitar pukul 19.30 WIB, sejumlah sepeda motor milik mahasiswa UPNVJ masih terparkir tanpa pemiliknya. Kondisi tersebut membuat beberapa perangkat aksi memutuskan kembali ke kawasan Bundaran HI untuk memastikan keberadaan mahasiswa yang belum kembali.

“Entah kawan-kawan yang masih di titik aksi, apakah memang kemauan pribadi mereka untuk bisa bertahan lebih lama sampai malam, mungkin mereka ingin menyuarakan aspirasinya, atau ada satu dan lain hal yang membuat mereka tertahan di sana,” terang Faras kepada ASPIRASI pada Kamis, (29/10). 

Salah seorang perangkat aksi yang ikut melakukan penyisiran adalah Daffa Fernanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2025 yang juga tergabung dalam BEM UPNVJ. Bersama beberapa rekannya, Daffa kembali ke titik aksi untuk mencari mahasiswa yang masih tertinggal, terutama mereka yang mengenakan pita hijau sebagai penanda massa UPNVJ.

Di lokasi, Daffa menemukan dua mahasiswa UPNVJ yang masih berada di sekitar barisan aksi. Salah seorang di antaranya bahkan masih memegang spanduk. Meski menyadari bahwa polisi telah memberikan peringatan kedua, Daffa memilih menghampiri keduanya untuk mengajak mereka meninggalkan lokasi.

“Karena itu posisinya sudah peringatan kedua dari polisi dan aku bisa saja untuk melipir untuk ngamanin diri bareng teman-teman yang lain yang sudah aman. Cuma pada saat itu, di situ pikir aku adalah ini teman aku, loh. Kalau misal aku enggak bantu, siapa lagi yang mau bantu mereka,” terang Daffa saat diwawancarai  ASPIRASI pada Senin, (2/11).

Setelah beberapa kali mengajak kedua mahasiswa tersebut untuk mundur, Daffa akhirnya berhasil membawa mereka menjauh dari titik aksi. Namun, ketika hendak menyusul untuk menyelamatkan diri, ia justru mengalami penangkapan oleh aparat. 

Daffa menceritakan bahwa kakinya disergap yang kemudian ditarik dari belakang. Menurut pengakuannya, orang-orang yang mengamankannya saat itu tidak mengenakan seragam kepolisian.

“Sudah, mereka (dua mahasiswa UPNVJ yang masih di lokasi aksi)  lari. Pas aku juga mau ikut lari, kaki aku di-tackle atau diselengkat sambil ditarik dari belakang. Ya, sudah. Aku diamani,” cerita Daffa. 

Dalam proses tersebut, Daffa mengaku mengalami kekerasan hingga membuat kepalanya sempat terasa kosong. Ia juga menyebut tidak mengetahui secara pasti bagian tubuhnya yang terkena pukulan maupun benda yang digunakan aparat. 

“Aparat punya caranya sendiri, lah, ya, untuk mengamankannya itu dengan sedikit kekerasan. Memang, akhirnya, waktu kena kekerasan itu, kepala aku agak blank (kosong), lah, di situ,” jelas Daffa

Daffa Diminta Tes Urine dan Dilarang Menghubungi Keluarga

Setelah diamankan, barang bawaan Daffa diperiksa dan sempat menimbulkan kecurigaan dari pihak kepolisian. Saat itu, Daffa membawa lima telepon genggam, termasuk miliknya sendiri. Sejumlah telepon genggam tersebut merupakan titipan teman-temannya yang khawatir barang mereka basah akibat hujan selama aksi berlangsung. 

Keberadaan lima telepon genggam tersebut sempat membuat Daffa dicurigai sebagai pelaku pencopetan. Namun, setelah menjelaskan bahwa lima telepon genggam tersebut merupakan barang titipan, persoalan itu tidak berlanjut.

“Nah, itu (temuan lima telepon genggam) yang dijadikan salah satu kecurigaan sama mereka (aparat kepolisian) karena dikiranya atau dipikirnya awalnya aku adalah copet yang lagi operasi, gitu. Yang bikin repot. Cuman pada saat (aksi), memang teman-teman lagi nitip saja, kan. Cuman setelah aku kasih penjelasan, aman dari pihak-pihak mereka,” jelasnya. 

Selain pemeriksaan barang bawaan, Daffa juga diminta menjalani tes urine. Ia mengaku mengetahui bahwa dirinya memiliki hak untuk menolak pemeriksaan tersebut. Namun, ia merasa kesulitan untuk menolak permintaan petugas dan akhirnya mengikuti arahan tersebut.

“Cuman kalau untuk nolak (tes urine) kayaknya agak berat juga, meskipun diriku tahu harusnya diriku punya hak untuk nolak. Cuman pikirku karena, ya, aku pun enggak punya masalah apa-apa, kan. Enggak ada, maksudnya, enggak pernah ngapa-ngapain. Jadi, kenapa takut tes urine juga pada saat itu? Jadi, ya, sudah,” terang Daffa. 

Selain pemeriksaan tersebut, Daffa menyayangkan tidak adanya kesempatan untuk menghubungi keluarga maupun pihak lain selama berada di Polda Metro Jaya. 

Daffa sempat meminta izin kepada petugas untuk menggunakan telepon genggamnya. Namun, permintaan tersebut tidak diberikan. Bahkan, ia diminta mengaktifkan mode pesawat pada telepon genggamnya dan harus menunjukkan bahwa perangkat tersebut telah berada dalam mode tersebut. 

“Bahkan ketika diriku tanya, ‘boleh kabarin orang, enggak?’ Mereka bilangnya, ‘enggak. Jangan dipakai dulu handphone-nya. Coba langsung di airplane mode (mode pesawat).’ Terus, bahkan sempat beberapa kali disuruh tunjuki kalau sudah dalam airplane mode,” beber Daffa. 

TAUD Soroti Tes Urine dan Pembatasan Komunikasi

Dalam proses pendampingan untuk massa aksi, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) memperoleh laporan melalui saluran siaga (hotline) mengenai 19 orang yang diamankan di Polda Metro Jaya berkaitan dengan aksi demonstrasi pada 28 Oktober. Tim advokasi kemudian mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 21.00 WIB untuk mencari informasi sekaligus meminta akses mendampingi mahasiswa yang diamankan.

Namun, akses pendampingan tidak langsung diberikan kepada seluruh advokat. Ketika tim advokasi kembali meminta akses sekitar pukul 22.00—23.00 WIB, sebagian mahasiswa yang diamankan telah dipindahkan ke unit pemeriksaan dan menjalani pemeriksaan tanpa didampingi advokat.

Airlangga Julio, advokat dari Amar Law Firm and Public Interest Law Office yang tergabung dalam TAUD, menyebutkan bahwa timnya harus berulang kali meminta akses kepada petugas sebelum akhirnya diperbolehkan mendampingi para mahasiswa secara bertahap.

“Kami (tim advokasi) meminta akses untuk mendampingi sebagai advokat kemudian akses itu diberikan sedikit demi sedikit, ya. Awalnya 4-5 orang, baru 1 orang lagi (untuk mendampingi), lalu nambah 1 orang. Jadi, beberapa dari kami baru bisa masuk randomly (acak) perlahan,” ungkap Julio kepada ASPIRASI pada Kamis, (5/11). 

Julio menyayangkan proses pemeriksaan yang telah berlangsung sebelum advokat memperoleh akses pendampingan. Ketika akhirnya bertemu Daffa sekitar pukul 00.00—00.30 WIB, sebagian besar pertanyaan pemeriksaan telah dijawab sendiri oleh Daffa.

Julio kemudian memperkenalkan diri dan menggali informasi mengenai kondisi Daffa saat ditangkap, kronologi penangkapan, peran dalam aksi, serta barang-barang yang diperoleh kepolisian selama pemeriksaan. 

“Saya memperkenalkan diri dan mendampingi dan bertanya ke Daffa. Bagaimana kondisi Daffa ketika ditangkap? Apa perannya? Bagaimana kronologi lengkapnya? Apa saja yang sudah ditanyakan? Barang bukti apa saja yang diperoleh? dan seterusnya,” terang Julio.

Julio juga menyayangkan dan menyesali kebiasaan buruk kepolisian yang tidak kunjung berubah untuk melakukan tes urine kepada massa aksi. 

Menurutnya, pemeriksaan tersebut hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, terutama apabila terdapat dugaan tindak pidana narkotika yang tertangkap tangan. 

“Kepolisian sering kali menggunakan celah, saksi itu bersedia secara sukarela untuk melakukan tes urine. Padahal, yang sering terjadi adalah saksi ketika ditangkap, dibawa ke polda, mereka berada dalam keadaan rentan, ya, dan tertekan dan terintimidasi, dikelilingi oleh puluhan petugas,” jelas Julio. 

Terkait larangan menghubungi keluarga, Julio berpendapat bahwa Daffa seharusnya tetap diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarga maupun advokat. Ia menilai tindakan kepolisian yang menghalangi komunikasi tersebut tidak dapat dibenarkan, terlebih status Daffa saat itu masih sebagai saksi dalam tahap penyelidikan. 

“Seharusnya diperbolehkan untuk menghubungi keluarga atau advokat. Tindakan polisi yang melarang Daffa untuk menghubungi itu tindakan yang sewenang-wenang karena terlebih lagi status Daffa itu masih saksi dan status perkaranya adalah penyelidikan, bukan penyidikan,” pungkasnya. 

Di sisi lain, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi UPNVJ, Ria Maria Theresa, menyebutkan bahwa pihak kampus sempat kesulitan memperoleh informasi mengenai keberadaan Daffa. 

Ria menyampaikan bahwa pihak kampus akan tetap berupaya membantu mahasiswa yang diamankan dan membuka kemungkinan untuk mendatangi Polda Metro Jaya apabila diperlukan.

“Iya, lah, tetap harus (membantu). Semua, kan, biasanya kalau ditahan, kami akan berupaya untuk dilepaskan. Ya, kan, mereka niat. Bagaimana enggak ada niat untuk melakukan hal-hal negatif. Mereka, kan, sebetulnya menyampaikan aspirasi,” ungkap Ria saat ditemui ASPIRASI pada Kamis, (29/10).  

 

 

Foto : ASPIRASI/Fabiana

Reporter : Zhufar Athalla | Editor : Tia

About the author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *