Massa aksi #IndonesiaSadar menyoroti kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Kritik tersebut mencakup program populis, mahalnya akses pendidikan, ketimpangan pekerjaan, hingga desakan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
Aspirasionline.com – Berbagai elemen masyarakat menggelar demonstrasi bertajuk #IndonesiaSadar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu, (28/10). Bertepatan dengan peringatan hari sumpah pemuda, aksi tersebut menjadi ruang bagi massa untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Berdasarkan pantauan ASPIRASI, massa mulai berkumpul sekitar pukul 14.27 Waktu Indonesia Barat (WIB). Sementara itu, para aparat terlihat sudah mulai memblokade jalan sebelum massa aksi tiba di Bundaran HI.
Salah satu massa aksi, Rania (bukan nama sebenarnya), mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad), menilai pemerintah sebenarnya memahami dampak kebijakan yang diambil, tetapi tidak menjadikannya sebagai pertimbangan utama. Menurutnya, berbagai program yang diluncurkan justru lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kebutuhan masyarakat.
Dirinya mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pembangunan Koperasi Merah Putih yang dinilai tidak menjawab persoalan mendasar masyarakat.
“Pemerintah tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka enggak berpihak kepada rakyat. Mereka membuat banyak program-program populis. Kebijakan-kebijakan yang mereka tahu itu pada akhirnya membebankan masyarakat atau bahkan sangat amat tidak berkeadilan untuk masyarakat,” ujar Rania saat diwawancarai ASPIRASI pada Rabu, (28/10).
Rania turut menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pendidikan yang digunakan untuk program MBG. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan prioritas pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
“Artinya, dari sana (program-program populis) kita (rakyat) bisa melihat prioritas dari pemerintah Prabowo-Gibran ini, ya. Pada akhirnya untuk orang-orang di lingkarannya, bukan malah kepada masyarakat,” tegasnya.
Mahalnya Pendidikan dan Sulitnya Akses Pekerjaan
Persoalan pendidikan menjadi salah satu isu yang turut disuarakan dalam aksi tersebut. Muhammad Nurrijki, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, menilai biaya pendidikan yang semakin mahal membuat akses masyarakat terhadap pendidikan layak kian terbatas.
Ia menilai negara perlu mengambil peran lebih besar dalam menjamin keterjangkauan pendidikan. Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk merealisasikan pendidikan gratis sebagaimana yang sebelumnya dijanjikan oleh Prabowo-Gibran.
“Saat ini, pendidikan semakin mahal. Pendidikan semakin jauh dari rakyat. Oleh karena itu, kami menuntut agar negara itu semakin ikut campur, semakin membantu rakyat, agar rakyat mampu untuk mengakses pendidikan dengan murah dan layak,’’ jelas Rijki saat diwawancarai ASPIRASI pada Rabu, (28/10).
Tidak hanya pendidikan, Nurrijki turut menyampaikan tuntutan terkait reforma agraria dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menilai negara perlu menghentikan perampasan tanah serta menjamin akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak dengan upah memadai.
“Menuntut untuk negara melakukan reforma agraria sejati dan menghentikan segala bentuk perampasan tanah kepada rakyat. Lalu, kami juga menuntut agar negara bisa membantu rakyat dalam memperbaiki hal-hal yang pokok, seperti pangan, sandang, dan papan,” terangnya.
Sementara itu, Sekar, salah satu massa aksi yang merupakan ibu rumah tangga, menyoroti ketimpangan pendapatan antara masyarakat dan pejabat negara. Ia menilai pengelolaan uang negara yang bersumber dari pajak masyarakat seharusnya lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat daripada kepentingan para pejabat.
Menurutnya, pemerintah perlu menjamin kesempatan kerja yang setara bagi seluruh warga negara tanpa membatasi usia maupun gender. Ia pun mendesak agar jaminan tersebut dituangkan dalam undang-undang.
“Tuntutan saya adalah membuka lapangan pekerjaan tanpa syarat. Itu harus dijanjikan oleh pemerintah dan disahkan oleh Undang-Undang. Membuka lapangan pekerjaan tanpa syarat seluruh warga indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, muda ataupun tua, memiliki hak untuk bekerja,’’ ungkap Sekar saat diwawancarai ASPIRASI pada Rabu, (28/10).
Desakan Penetapan Karhutla sebagai Bencana Nasional
Selain persoalan kebijakan publik, isu lingkungan turut disoroti dalam aksi #IndonesiaSadar. Vatov, koordinator Kelompok Studi Suara Perempuan Rakyat (KESTARA), mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional sekaligus mengusut pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran lahan.
Ia menilai kebakaran yang terjadi bukan semata-mata persoalan lingkungan, melainkan berkaitan dengan kepentingan proyek dan bisnis. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar, tetapi juga mengancam kesehatan dan kehidupan kelompok rentan.
“Jadi, ini (karhutla) adalah suatu hal yang perlu kita bersama-sama tetapkan sebagai bencana nasional dan usut tentang seluruh pihak yang bertanggung jawab, yang membakar seluruh lahan, yang mendampaki kesehatan dari masyarakat Indonesia, utamanya perempuan,” ungkap Vatov saat diwawancarai ASPIRASI pada Rabu, (28/10).
Vatov juga mendesak pemerintah mengusut seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran lahan tersebut. Menurutnya, persoalan ini perlu mendapat perhatian lebih luas mengingat pemerintah dinilai belum merespons berbagai tuntutan yang disampaikan masyarakat.
Ia berharap keresahan yang disuarakan melalui aksi tersebut dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah hingga komunitas internasional. Dengan begitu, kondisi Indonesia saat ini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat dalam negeri.
“Jadi, harapannya adalah ini (keresahan) dapat menyebar ke seluruh Indonesia. Menyebar ke seluruh masyarakat, utamanya juga ke seluruh masyarakat internasional, bahwa hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” jelasnya.
Lebih lanjut, Vatov menjelaskan makna tajuk #IndonesiaSadar. Vatov menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menyadari kejenuhan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang terjadi.
“Sebetulnya, yang harus sadar adalah pemerintahan. Hari ini harus sadar bahwa masyarakat hari ini sudah muak, sudah sangat lelah untuk melihat berbagai blunder yang dilakukan oleh pemerintah kita,” pungkasnya.
Reporter: Laila | Editor: Ronaa
Foto: ASPIRASI/Fabiana
