Pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi persoalan serius. Mulai dari rendahnya tingkat pengelolaan sampai lemahnya tata kelola. Kondisi ini kembali disoroti dalam forum peringatan Hari Bumi yang menekankan pentingnya pembenahan sistem secara menyeluruh.
Aspirasionline.com – Waste4Change bersama Sustainabilitas menggelar pertemuan media bertema “Refleksi Hari Bumi: Meninjau Ulang Pengelolaan Sampah Indonesia” dalam rangka memperingati Hari Bumi di Transport Hub, Jakarta Pusat pada Senin, (20/4).
Forum ini menyoroti persoalan mendasar dalam sistem pengelolaan sampah nasional, mulai dari rendahnya tingkat pengelolaan hingga lemahnya tata kelola.
Chief Executive Officer (CEO) Waste4Change, Muhammad Bijaksana Junerosano, atau kerap disapa Sano, mengungkapkan bahwa Indonesia memproduksi 144 ribu ton sampah setiap harinya. Namun, hanya sekitar 25 persen yang berhasil dikelola dengan baik.
“Data (Kementerian) LH (Lingkungan Hidup) terbaru yang di-publish (diterbitkan) di-website (di portal) mereka, hanya 25 persen (sampah) terkelola per hari, (sedangkan) 75 persennya belum terkelola karena masuk ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) open dumping (pembuangan terbuka),” jelas Sano dalam pertemuan terbatas pada Senin, (20/4).
Sano menilai, diskursus publik masih berkutat pada pilihan teknologi, seperti Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), bank sampah, TPS 3R (Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), maupun pengomposan. Namun, perhatian terhadap fondasi utama, yakni regulasi, kemitraan, dan pendanaan dalam membangun ekosistem justru masih sering terabaikan.
“Dialog dan diskursusnya muter-muter di teknologi, tetapi teknologi itu pada tidak bisa jalan di Indonesia. Banyak yang mangkrak karena kita lupa membangun ekosistem,” ucap Sano.
Menurutnya, kebutuhan teknologi akan mengikuti dengan sendirinya apabila pemerintah mampu menggunakan kewenangan mereka untuk membangun tata kelola yang kuat.
“Kalau kita (masyarakat) fokus di situ (tata kelola), pemerintah menggunakan kekuatan terbesarnya untuk meng-govern (mengatur). Harusnya isu teknologi dan lain-lain bisa akan bermunculan sendiri karena bisnis modelnya terbentuk,” tutur Sano.
Dana Retribusi Bocor, Pengelolaan Sampah Tak Maksimal
Fazlur Rahman Hassan, Affiliated Expert Sustainabilitas Center for Sustainability Studies Universitas Harkat Negeri, menilai pembiayaan menjadi hambatan lain dalam pengelolaan sampah.
Fazlur menyebut dana retribusi dari masyarakat kerap tidak terhimpun secara optimal atau tidak sepenuhnya dialokasikan kembali untuk layanan persampahan.
“Nah, ini (retribusi) sering kali terputus atau tidak terkumpul sebenarnya. Kalaupun sudah terkumpul, ini masalah desain soal governance (tata kelola) tadi yang Mas Sano (sudah) sampaikan, tidak bisa semua hasil retribusi itu dialokasi lagi untuk (masalah) sampah,” terang Fazlur dalam pertemuan media pada Senin, (20/4).
Selain itu, Fazlur menambahkan kebocoran dalam sistem pembiayaan juga terjadi di berbagai level. Mulai dari tingkat RT hingga dinas, aliran dana retribusi sampah kerap tidak sepenuhnya sampai ke tujuan.
“Di Makassar, dievaluasi sekitar 600 Ketua RT/RW. Ada banyak masalah, sih, bukan sampah saja, tetapi di antaranya adalah tilap. Tilap uang retribusi sampah warga. Bayangin, kalau 600 RT/RW di Makassar saja. Kalau kita ada sekitar 514 kota kabupaten, kira-kira, bagaimana skala magnitifnya?” ujar Fazlur.
Fazlur menambahkan, kondisi tersebut menyebabkan upaya perbaikan sarana seperti gerobak sampah maupun TPS tidak berjalan maksimal.
Bobroknya Pengelolaan Ancam Ketahanan Air Nasional dan Masyarakat Rentan
Selain persoalan sampah, forum ini juga menyoroti ancaman terhadap ketahanan air nasional. Sekretaris Dewan Pengurus The Habibie Center, Nadia Sofia Habibie, menyatakan bahwa pencemaran air akibat sampah dan limbah harus menjadi perhatian serius.
Nadia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2024, sekitar 16 juta ton sampah masuk ke perairan setiap tahun. Ia juga menambahkan bahwa pencemaran diperparah oleh limbah cair beracun dari TPA (lindi), termasuk limbah domestik dan industri yang kerap dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan yang memadai.
“Ada limbah domestik dan industri. Banyak yang langsung buang ke sungai tanpa pengolahan yang memadai,” ungkap Nadia kepada peserta forum pada Senin, (20/4).
Nadia mengkritisi bahwa persoalan sampah bukan hanya sekadar limbah, melainkan isu keadilan lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat rentan. Menurutnya, pengelolaan yang buruk paling akan dirasakan oleh warga yang tidak memiliki banyak pilihan untuk menghindari dampaknya.
“Saya rasa, sebetulnya sampah tidak hanya sampah. Ini perlu pengelolaan yang tepat karena ujung-ujungnya yang akan menjadi korban adalah masyarakat yang tidak memiliki pilihan dan itu tidak adil. Kita punya tanggung jawab untuk bisa menjaga mereka,” pungkas Nadia.
Foto: Ghasya
Reporter: Ghasya | Editor: Azzahwa
