Koalisi Solidaritas Nasional Rempang bersama Trend Asia dan Transparency International Indonesia (TII) mengungkap kerusakan lingkungan serta ketimpangan sosial ekonomi akibat proyek Rempang Eco City. Mereka menyoroti bagaimana pembangunan yang diklaim berorientasi hijau justru merampas ruang hidup masyarakat.
Aspirasionline.com – Koalisi Solidaritas Nasional Rempang bersama Trend Asia dan Transparency International Indonesia (TII) melaksanakan Media Brief & Diseminasi Penelitian secara hybrid pada Senin, (8/10).
Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber dari Trend Asia, Direktur Eksekutif Sustain, Koalisi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Proyek Strategis Nasional (PSN), serta Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu.
Laporan yang dipaparkan merupakan hasil riset lapangan yang dilakukan sejak Mei 2025 selama enam bulan untuk mengungkapkan berbagai macam kerusakan akibat adanya PSN Rempang Eco City. Diseminasi ini dipublikasikan oleh 11 lembaga yang tergabung dalam Koalisi Nasional untuk Rempang.
Alfa Arifia Setiawan dari Trend Asia sekaligus Moderator, menjelaskan bahwa laporan hasil riset yang dilakukan merupakan tentang bagaimana proyek yang disebut sebagai kota hijau itu justru mencabut ruang hidup masyarakat, merusak ekosistem, dan mengulang kembali pola kolonial yang merampas ruang hidup masyarakat yang ada di sana.
Mengungkap Fakta di Balik pembangunan Rempang Eco City
Hasil riset ini merupakan bentuk perlawanan dan kemarahan terhadap kebijakan pemerintah yang masih menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan, sekaligus menjadi bentuk upaya bersama untuk menyuarakan hak dan kepentingan rakyat.
“Masyarakat Rempang itu bukan objek, bukan korban, tapi subjek yang berhak atas ruang hidupnya sendiri,” terang Alfa dalam media brief pada Senin, (8/10).
Ia juga menjelaskan bahwa adanya perbedaan antara klaim pemerintah dan hasil riset lapangan terkait pendapatan warga Rempang. Pemerintah menyebutkan bahwa rata-rata pendapatan warga Rempang hanya sekitar Rp3 juta per bulan. Sementara itu, fakta di lapangan ditemukan bahwa pendapatan per rumah tangga mencapai Rp32,7 juta per bulan.
Alfa juga mengungkapkan bahwa terjadi kerugian lingkungan akibat PSN Rempang Eco City hingga mencapai Rp1,3 miliar per tahun.
“Dan yang lebih parah, kerugian lingkungan akibat proyek Rempang Eco City ini mencapai 1,3 miliar rupiah per rumah tangga per tahun,” ungkapnya.
Ungkapan tersebut ditegaskan oleh Zakki Amali selaku perwakilan dari Trend Asia yang melakukan riset kepada 87 Kepala Keluarga (KK) di Rempang untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan proyek Eco City
“Nilainya bisa tiga kali lipat dari potensi ekonomi yang ada di Rempang,” tegas Zakki pada Senin, (8/10).
Dengan hasil riset tersebut, Zakki menyatakan bahwa pemerintah gagal melakukan kalkulasi dalam mengambil sebuah keputusan, terutama dalam melakukan “transmigrasi lokal” yang dianggap lebih seperti penggusuran. Sehingga yang terjadi adalah pemisahan masyarakat dari lokasi mata pencaharian mereka.
Koalisi Geram PSN yang diwakili oleh Salsabila Khairunnisa, mengungkapkan bahwa adanya kebohongan dan penipuan besar terkait landasan ekonomi yang disampaikan pemerintah. Negara mengklaim menganut demokrasi ekonomi, namun praktiknya justru menerapkan politik ekonomi neoliberal.
“Ketika negara bilang landasan ekonominya adalah demokrasi ekonomi, tapi yang terjadi adalah pengemasan politik ekonomi neoliberal yang dipandu oleh pasar dan korporasi. Jadi ini adalah satu kebohongan dan penipuan besar,” ujar Salsabila Khairunnisa pada Senin, (8/10).
Salsabila juga menambahkan kembali bahwa mengenai hal kebohongan tersebut sudah dilakukan gugatan oleh 21 pemohon ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Itu yang sebenarnya digugat oleh 21 pemohon yang tergabung dalam koalisi ke Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.
Selain itu, Tata Mutasya selaku Direktur Eksekutif Sustain, menjelaskan bahwa pembangunan PSN Rempang Eco City juga bermasalah dalam dua sisi ekonomi.
“Pertama, secara normatif, karena tidak mengacu pada konstitusi dan kedua, secara implementatif, karena pelaksanaannya juga bermasalah,” terang Tata Mutasya pada Senin, (8/10).
Warga Rempang Bertahan Menolak “Transmigrasi Lokal” demi Ruang Hidup
Masyarakat Rempang turut menyuarakan suara mereka dengan adanya “Transmigrasi Lokal” yang dilakukan oleh pemerintah akibat proyek PSN Rempang Eco City ini. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan nelayan merasakan penderitaan karena harus pindah dari tempat mata pencaharian mereka.
Ishaka, anggota dari Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu, mengungkapkan bahwa “Transmigrasi Lokal” tersebut sangat merugikan mereka, karena selain menghancurkan mata pencaharian, juga menghilangkan ruang hidup yang telah mereka jaga.
“Sangat-sangat ironis, menyakitkan, dan sangat merugikan bagi kami, di mana posisi kami di sini sebagai petani dan nelayan yang menjaga ruang hidup kami, baik di darat maupun di laut,” ungkap Ishaka melalui platform Zoom pada Senin, (8/10).
Sebagai bentuk perlawanan, masyarakat Rempang melakukan beberapa gerakan untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam bertahan hidup. Mereka mengadakan pasar murah dan bagi-bagi hasil tani yang dilakukan di enam kampung.
“Setiap ada kegiatan tersebut, kami ingin menunjukkan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat bahwa kami bisa hidup tanpa mereka, karena dari hasil bumi dan hasil laut kami ini sangat kaya,” ujar Ishaka.
Kegiatan tersebut juga sebagai bukti komitmen mereka untuk mempertahankan tempat tinggal yang telah dibangun secara turun-temurun dari zaman nenek moyang mereka yang menyimpan banyak kenangan sejarah.
Ishaka turut menyampaikan harapan masyarakat Rempang kepada pemerintah untuk segera membuka mata secara lebar terhadap penderitaan yang mereka alami serta memahami gerakan yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupannya.
“Kami berharap kepada pemerintah, tolong buka mata lebar-lebar, lihatlah hati warga kami yang sekarang ini sedang berjuang mempertahankan tanah dan kehidupannya,” pungkas Ishaka.
Reporter : Siti Nur’Aini
Editor: Safira
Foto: Siti Nur’Aini
