Dalam aksi 16 hari HAKTP, Perempuan Mahardhika menilai kekerasan terhadap perempuan kian meningkat seiring memburuknya demokrasi. Mereka menyoroti kondisi pekerja perempuan yang masih menghadapi intimidasi serta menuntut negara menciptakan kerja layak.
Aspirasionline.com – Dalam memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP), Perempuan Mahardhika menggelar aksi dengan tema “Kerja Layak dan Bebas Kekerasan Tidak Akan Terwujud dalam Rezim Anti Demokrasi” di seberang Istana Merdeka pada Selasa, (25/11).
Aksi dimulai dengan berjalan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menuju Istana Presiden pada pukul 09.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) sambil meneriakkan yel-yel bersama peserta aksi.
Diketahui, selain di Jakarta, aksi serupa digelar di Manokwari, Palu, dan Samarinda yang merupakan lokasi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).
Anggota Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, mengungkapkan beberapa poin pernyataan sikap pada aksi tersebut. Dia menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan.
Selain itu, dia juga menyoroti kerja layak sebagai hak fundamental setiap orang yang tidak mungkin terwujud tanpa demokrasi serta lingkungan yang lestari. Dia menambahkan, para perempuan masih menghadapi intimidasi di tempat kerja akibat ketimpangan relasi kuasa berbasis kelas dan gender.
“Banyak sekali intimidasi-intimidasi yang terjadi di tempat kerja karena ketimpangan relasi kuasa atas pekerjaan dan juga relasi kuasa atas gender. Ini juga semakin menempatkan buruh perempuan di-layer (lapisan) yang paling bawah,” katanya kepada media pada Selasa, (25/11).
Dalam kesempatan ini, Mutiara mendesak pemerintah untuk menghadirkan keadaan kerja yang layak bagi para pekerja perempuan.
“Sehingga selain upah, kami juga menuntut kondisi kerja yang layak karena upah merupakan salah satu komponen penting tapi juga terdapat komponen penting yang lain,” jelas Mutiara.
Kekerasan terhadap Perempuan Menguat di Tengah Situasi Politik yang kian Represif
Di sela rangkaian orasi yang disertai tiupan peluit, peserta aksi mengangkat kartu merah menghadap ke Istana Merdeka sebagai simbol protes.
Suci, anggota Perempuan Mahardhika menyebut kartu merah dijadikan simbolik sebagai peringatan keras bagi pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai gagal melindungi perempuan.
“Semua yang terjadi di bawah rezim Prabowo-Gibran dalam satu tahun ke belakang tidak ada sama sekali yang mereka fokuskan pada isu perempuan,” ungkapnya kepada ASPIRASI pada Selasa, (25/11).
Suci menilai berbagai kasus kriminalisasi terhadap perempuan yang bersuara, termasuk kasus Laras Faizati, menjadi indikator terkini memburuknya demokrasi.
“Dan semua dari pra peradilan sampai eksepsi (bantahan) yang Laras Faizati kemarin (ajukan) semuanya ditolak secara keseluruhan. Dan ini mempertandakan bahwa demokrasi kita sudah hancur,” ujarnya.
Selain itu, dia juga mengecam sikap negara yang abai sehingga nasib para pekerja perempuan yang tidak mendapat upah layak harus berjuang demi memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Bahkan mirisnya, banyak sekali kawan-kawan buruh yang harus menggali lubang untuk menutup lubang yang lain untuk bertahan hidup. Dan ini dibiarkan oleh negara,” beber Suci.
Aksi HAKTP sebagai Panggung Perlawanan dan Solidaritas Kelompok Rentan
Berbagai kelompok perempuan memanfaatkan momentum ini. Aksi HAKTP menjadi ruang bagi berbagai kelompok untuk menyuarakan keresahan mereka.
Salah satunya, Yuli Riswati, aktivis buruh perempuan, mengkritisi masih rendahnya jaminan perlindungan negara terhadap hak dasar pekerja perempuan, termasuk jaminan sosial, cuti, hingga kesehatan reproduksi yang belum jelas diatur dalam regulasi.
“Sampai dengan hari ini, jaminan sosial itu tadi, termasuk hak cuti, hak kesehatan sebagai perempuan, hak kesehatan reproduksi, itu belum terpikirkan dan tidak pernah di-mention (sebut) sama sekali dalam peraturan-peraturan yang ada,” ucap Yuli saat diwawancarai ASPIRASI pada Selasa, (25/11).
Lebih lanjut, Yuli menjelaskan bahwa informalisasi dan feminisasi kerja membuat perempuan digaji lebih rendah demi mempertahankan struktur ekonomi berupah murah.
“Tentu saja upah untuk perempuan, apalagi dengan informalisasi dan feminisasi kerja, itu benar-benar memenuhi kebutuhan kapitalis untuk upah murah, upah tidak layak,” terangnya.
Sementara itu, Shafa Haura, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), mengaku terpukul melihat situasi kekerasan terhadap perempuan yang terus berulang.
“Sedih banget, aku marah banget, aku juga banyak ke-trigger (picu), banyak muak ngeliatnya, aku sendiri perempuan, ibuku perempuan, mungkin nanti anakku perempuan. Aku melihat apakah nantinya Indonesia akan aman untuk generasi selanjutnya,” pungkasnya kepada ASPIRASI pada Selasa, (25/11).
Foto: Laila
Reporter: Ghasya | Editor : Ihfadzillah Yahfadzka
