Kelompok buruh beserta mahasiswa gelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI sebagai bentuk penolakan terhadap beban pajak yang tinggi serta isu nasional yang tak kunjung tuntas.
Aspirasionline.com – Ribuan buruh hingga mahasiswa secara serentak menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta Pusat, pada Kamis, (28/8). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh.
Aksi tersebut diusung dengan enam tuntutan utama, meliputi penolakan upah murah, reformasi pajak, penghapusan sistem outsourcing (tenaga kerja yang disediakan oleh perusahaan lain), pembentukan Satuan Petugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2024, dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Berdasarkan pantauan ASPIRASI, aksi diawali dengan datangnya rombongan buruh pada pukul 10.20 Waktu Indonesia Barat (WIB) di depan Gedung DPR RI.
Sarino, selaku Koordinator Lapangan yang juga tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), mengungkapkan bahwa tuntutan yang diangkat pada aksi ini berangkat dari kesulitan para buruh untuk bertahan di tengah upah yang sangat minim.
“Buruh itu untuk mendapatkan upah lebih itu dia harus overtime, lembur. Sehingga pendapatan kena potongan kebutuhan. Kalau bicara tentang kebutuhannya, berdasarkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) kan tidak cukup kebutuhan hidup, di Jakarta khususnya,” ujar Sarino ketika diwawancarai ASPIRASI pada Kamis, (28/8).
Sarino pun menambahkan, meskipun para buruh telah berusaha menambah penghasilan melalui kerja lembur, hal tersebut nampak tak memberikan hasil dikarenakan beban pajak yang semakin tinggi. Oleh karena itu, buruh menuntut kenaikan upah.
“Maka untuk mendapatkan upah (lebih) itu lembur. Dengan lembur, kenaikan upah itu pasti rata-rata di atas tujuh juta. Dengan dasarnya itu kena pajak, percuma juga. Maka kita minta dasar upah kenaikan di atas tujuh juta, di bawah tujuh juta lima ratus,” tuturnya.
Tingginya Pajak dan Rendahnya Nilai Upah menjadi Persoalan Utama Kaum Buruh
Pendapatan buruh yang kecil ini nyatanya berdampak besar pada kesejahteraan hidup keluarga mereka. Hal itu disampaikan oleh Titin, anggota Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), yang mengaku berada dalam keterbatasan ekonomi untuk membiayai pendidikan sang anak karena upah yang diterima tidak mencukupi.
“Selama ini buruh itu enggak bisa menyekolahkan anak, karena pendidikan yang sangat tinggi (harganya), sedangkan gaji kita sangat minim. Jadi menurut saya, kalau upah itu enggak terlalu timpang, (melainkan) merata, kita juga semuanya merasakan, perempuan, buruh, rakyat kecil, miskin kota, itu semuanya bisa sekolah,” ungkap Titin kepada ASPIRASI pada Kamis, (28/8).
Seorang buruh dari Persatuan Sopir Indonesia, Mudarip, turut menyuarakan pendapatnya bahwa terlalu banyak pajak yang harus ditanggung oleh buruh membuat keadaan menjadi sangat sulit.
“Karena dengan situasi ini kan sangat berat posisinya. Semua dipajaki dan sebagainya,” ujar Mudarip kepada ASPIRASI pada Kamis, (28/8).
Menurut Mudarip, masalah utama terletak pada kurangnya transparansi dalam distribusi pajak, yang hingga kini manfaatnya tidak pernah dirasakan oleh para buruh.
“Tetapi ke mana uang pajak itu? Itu yang harus kita pertanyakan pada hari ini, di tengah 80 tahun Indonesia merdeka, 80 tahun pajak, itu ke mana uang pajak ini?” tukas Mudarip.
Di lain sisi, Ferry Irwandi, selaku aktivis sekaligus content creator politik, menjelaskan rendahnya tax ratio atau perbandingan jumlah pajak yang dikumpulkan dengan kekayaan negara berada di angka yang sangat minim dari negara-negara lain.
“Kalian tahu tax ratio kita berapa sekarang? Itu 9.9 persen, rendah sekali dibandingkan negara Asia Tenggara yang lain. Artinya apa? Artinya banyak sekali potensi-potensi perpajakan yang tidak bisa diraih,” jelas Ferry saat ditemui ASPIRASI pada Kamis, (28/8).
Ferry menambahkan, alasan rendahnya tax ratio yang diterima pemerintah Indonesia saat ini dikarenakan sistem perpajakan yang ada cenderung berpihak pada golongan atas, sehingga masyarakat kecil kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
“Jadi kalau tax ratio itu berarti ada banyak orang kaya yang juga gagal dipajakin, ada sektor informal yang gagal dipajakin. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Seharusnya pendapatan ini bisa dimaksimalkan dengan pajakin orang kaya,” terangnya.
Mahasiswa Dukung Tuntutan Buruh dan Suarakan Isu Nasional
Situasi aksi kian memanas pasca sampai nya massa aksi dari Universitas Pamulang dan Universitas Pancasila. Meskipun aksi ini digelar para buruh, mahasiswa juga ikut tergerak membersamai para buruh.
Andi Muhammad Arkan, mahasiswa Universitas Nasional, turut menyampaikan dukungannya terhadap kaum buruh untuk memperjuangkan perubahan demi upaya menyejahterakan rakyat di tengah ketidakpedulian pemerintah.
“Lambat-laun kita sudah dewasa, tetapi negara kita kayak gini-gini saja. Bahkan korupsi semakin merajalela. Sementara rakyatnya segitu-gitu saja. Namun reaksi pejabat malah makin semena-mena,” ujar Arkan kepada ASPIRASI pada Kamis, (28/8).
Kendati demikian, Koordinator Aksi dari Universitas Pancasila, Fridam, mengungkapkan bahwa tuntutan yang datang dari mahasiswa merupakan isu-isu nasional yang tak kunjung terselesaikan. Mulai dari penolakan terhadap RUU tertentu hingga persoalan pendidikan.
“Yang pertama itu, kami mendesak untuk Undang-Undang (UU) Perampasan Aset itu disahkan oleh DPR. Lalu, kami menolak keras tentang RUU Penyiaran, RUU KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan kami juga ingin menyuarakan supaya pendidikan di Indonesia diprioritaskan,” ungkapnya.
Selain itu, Fridam juga menambahkan adanya tuntutan lain, yang meliputi penolakan penulisan ulang sejarah, militerisme dan dwi fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri), kemudian penolakan kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
Senada dengan hal itu, Maulana Ihya Ulumuddin, Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) dari Universitas Pamulang, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai situasi negara saat ini apabila tuntutan mahasiswa tersebut tak dapat dipenuhi.
“Tentu saja ini akan menjadi kebobrokan negara yang bukan lagi kebobrokan, tetapi sudah menurunkan harkat dan martabat negara kita,” khawatir Ihya.
Ihya menambahkan, rendahnya kualitas demokrasi Indonesia tercermin dari bagaimana pemerintah kerapkali abai pada hak-hak dan aspirasi masyarakat.
“Sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) menyebutkan kalau kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Jadi kalau misalkan rakyatnya tidak diberikan kemerdekaan, bagaimana itu bisa disebut negara demokrasi?” pungkasnya kepada ASPIRASI pada Kamis, (28/8).
Aksi tersebut kemudian berakhir ricuh setelah adanya penembakan gas air mata oleh aparat pada pukul 15.55 WIB.
Foto : ASPIRASI/Rienita
Reporter: Reisha Febriliana | Editor: Khaila Adinda
