KKN Bela Negara: Kegiatan Inovatif yang Masih Menjumpai Sejumlah Kendala
Pencanangan program baru, Kuliah Kerja Nyata Bela Negara, menimbulkan banyak spekulasi karena dinilai kurang transparan dan terkesan mendadak. Minimnya persiapan yang dilakukan oleh pihak kampus membuat program ini seakan berkejaran dengan waktu.
Aspirasionline.com – Hiruk pikuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi salah satu sorotan bagi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Tidak terkecuali pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ). Namun, berbeda dari KKN pada umumnya, UPNVJ membuat inovasi baru pada kegiatan KKN kali ini, yaitu Kuliah Kerja Nyata Bela Negara (KKN BN).
KKN BN merupakan program baru yang diberikan kepada mahasiswa semester lima, enam, dan tujuh prodi Ilmu Komunikasi. Kegiatan ini merupakan hibah dari pemberdayaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Meskipun kegiatan ini merupakan bentuk hibah dari Kemendikbudristek, untuk pelaksanaan acara sepenuhnya diserahkan kepada pihak kampus. Adapun untuk kedepannya kegiatan ini akan menjadi acara tahunan bagi mahasiswa semester lima, enam, dan tujuh dan dilakukan bergilir oleh masing-masing prodi yang ada di UPNVJ.
Program KKN BN yang akan dieksekusi perdana Desember ini mengundang rasa keberatan bagi beberapa mahasiswa karena terkesan tiba-tiba, tanpa penjelasan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kurang dari sebulan sebelum waktu berlangsungnya KKN BN ini, pemberitahuan baru diberikan pihak kampus kepada para mahasiswa.
“Memang (kegiatan KKN, red.) tiba-tiba aja. Full of surprises,” ungkap Nafirza, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester lima.
Menurut keterangan Nafirza, kegiatan KKN ini diinformasikan oleh Irpan Ripa’i, dosen pengampu mata kuliah Pengantar Manajemen TV dan Film, melalui ketua kelas. Sosialisasi dilakukan pada Kamis, (17/11) pukul 15.00 WIB melalui Zoom Meeting yang ditujukan kepada salah satu kelas di program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2020.
Perihal isu pemaksaan yang beredar dalam sosialisasi mengenai keikutsertaan mahasiswa Ilmu Komunikasi 2020 dalam kegiatan KKN, ditepis oleh Dina Nabila, “Tulisannya memang wajib, tapi prakteknya tetep aja keputusannya ada di tangan mahasiswa,” ujar Dina.
Dina memutuskan untuk ikut serta dalam kegiatan KKN karena menghindari peluang mendapatkan nilai yang rendah pada Ujian Akhir Semester (UAS). Pihak kampus menjelaskan bahwa keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan KKN akan menjamin nilai UAS mereka tetap baik tanpa mengerjakan soal ujian.
Dua hari setelah sosialisasi, diadakan pembekalan kepada mahasiswa yang berminat untuk melaksanakan kegiatan KKN. Pembekalan ini berlangsung selama dua hari sejak Sabtu, (19/11) sampai dengan Minggu, (20/11).
Materi yang diberikan berupa materi perfilman untuk persiapan pembuatan film di desa yang telah dipilih sebagai tempat kegiatan KKN. Pihak kampus memberikan akomodasi kegiatan pembekalan KKN berupa penginapan, transportasi, dan konsumsi.
Kurangnya profesionalitas dalam penyelenggaraan KKN BN
Profesionalitas penyelenggara KKN BN dapat diukur dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh beberapa pihak, misalnya keterangan yang diberikan oleh Nafira. Ia menjelaskan, “Saya inget memang adanya perdebatan antara Wadek, Kaprodi, Dekan dan dosen-dosen saat sosialisasi KKN BN.”
Di samping koordinasi antarpihak penyelenggara yang buruk, keterlambatan penyelenggaraan KKN BN juga menjadi sorotan dalam kegiatan tersebut.
Namun, berdasarkan keterangan dari Asep Kamaludin selaku Wakil Dekan bagian Kemahasiswaan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, ia menyatakan bahwa kegiatan KKN ini sudah diberikan direncanakan sejak jauh-jauh hari tetapi Asep melihat belum ada minat kuat yang diberikan terhadap keberlangsungan acara ini.
“Di peminatan rekan-rekan yang pada saat sebelumnya, mungkin, belum fokus atau belum banyak mengetahui tentang program KKN BN ini sehingga pada saat kita laksanakan itu terkesan seperti diburu-buru,” jelas Asep.
Selaras dengan yang disampaikan oleh Asep, Ridwan, Kepala Pusat Kajian (Kapuska) Bela Negara UPNVJ, menyatakan bahwa kegiatan KKN BN sudah memasuki proses sejak bulan Juli silam,
“Juli 2022 itu sebenarnya sudah diproses, sehingga Agustus itu seharusnya sudah terlaksana,” terang Ridwan
Kemudian Ridwan berpendapat bahwa prodi Ilmu Komunikasi tidak siap untuk menangani kegiatan ini, tercermin dari terlambatnya sosialisasi yang dilakukan. Bahkan, pihak rektorat sampai memberikan memo kepada Pusat Kajian Bela Negara untuk menangani hal ini secepatnya.
“Kalau begini, masuk akal mengapa mahasiswa akhirnya kemarin bersikap agak sedikit apatis terhadap kegiatan KKN BN ini, karena yang saya dapat info pemberitahuannya itu mendadak di hari itu juga jam tiga sore,” tutup Ridwan.
Foto : Dina, Mg.
Reporter : Abdul, Mg., Dina, Mg. | Editor : Rina Rustanti.
