Mahasiswa UPNVJ menggelar aksi solidaritas bertajuk #AstaTuntutanRakyat untuk mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dalam aksi tersebut, Mahasiswa UPNVJ menuntut langkah pemerintah pada substansi penyelesaian permasalahan karhutla.
Aspirasionline.com — Memperingati dua tahun pemerintahan rezim Prabowo-Gibran, Keluarga Mahasiswa (Kema) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) menggelar aksi solidaritas bertajuk #AstaTuntutanRakyat di depan Gedung Kampus UPNVJ Pondok Labu pada Kamis, (22/10).
Berdasarkan pantauan ASPIRASI, aksi dimulai pada pukul 19.07 Waktu Indonesia Barat (WIB), lebih lambat dari jadwal yang tertera pada selebaran di akun Instagram @bem_upnvj, yaitu pukul 15.00 WIB. Aksi diisi dengan orasi dan pemotongan tumpeng sebagai simbolik kritik terhadap dua tahun rezim Prabowo-Gibran.
Aksi tersebut diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPNVJ, UPNVJ Mengabdi, dan UPNVJ Bergerak. Selain menyampaikan aspirasi melalui orasi, massa aksi turut mengajak pengendara yang melintas di sekitar kampus UPNVJ untuk membunyikan klakson sebagai bentuk protes terhadap kinerja pemerintah.
Rafa Aziqa Rizky, Staf Agitasi dan Propaganda BEM UPNVJ sekaligus Koordinator Lapangan Aksi Solidaritas, menyatakan bahwa pemotongan tumpeng itu adalah bentuk sarkasme terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang program-programnya dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Selama seremonial dua tahun (Pemerintahan Prabowo-Gibran) ini kita jelas sebagai rakyat merasa dirugikan. Kita sebagai rakyat tidak merasakan (dampaknya). Kita (rakyat seharusnya) sebagai prioritas utama dari negara itu berdiri,” jelas Rafa kepada ASPIRASI pada Kamis, (22/10).
Rafa menambahkan aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan mengenai permasalahan yang tersorot belakangan ini, salah satunya mengenai kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Kita bawa itu (permasalahan) yang pertama, tentang karhutla ini harus ditetapkan sebagai bencana nasional. Lalu, yang kedua, tentang bagaimana ekonomi di Indonesia ini harus segera dibenahi,” tambahnya.
Catatan Hitam Prabowo-Gibran, Desak Penanganan Karhutla
Dengan Karhutla yang dijadikan salah satu tuntutan utama dalam aksi bertajuk #AstaTuntutanRakyat ini, Kema UPNVJ mendesak penyelesaian permasalahan di Kalimantan yang hingga kini tak kunjung rampung.
Rafa menyatakan aksi protes ini akibat pemerintah yang gagal dalam memitigasi dan menanggulangi kebakaran lahan hutan. Menurutnya, kebakaran yang terjadi dan meluas jadi hasil ketidaksungguhan pemerintah dalam menangani risiko bencana alam di Kalimantan.
”Dan seharusnya pemerintah itu merelokasi anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk hal-hal yang sangat serius seperti ini (kebakaran hutan dan lahan), hal-hal seperti bencana nasional ini,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti sikap pemerintah yang kurang sigap menangani korban kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
“Pun kita (peserta aksi) menyoroti juga tentang bagaimana korban-korban yang terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan) , yaitu yang terdata lebih dari 300 ribu orang yang terkena ISPA, itu pun juga harus segera dinaikkan duty (tanggung jawabnya),” tegas Rafa.
Senada dengan Rafa, Firda Azhara, Perwakilan UPNVJ Mengabdi, menyerukan ketidaktegasan pemerintah dalam menindaklanjuti oknum korporasi yang berperan dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
“Bagaimana seharusnya pertanggungjawaban korporasi-korporasi yang terindikasi menyebabkan hal ini (peristiwa kebakaran hutan dan lahan), tuh, harus digugat, gitu. Jadi, menurut aku langkah yang seharusnya bisa segera dilaksanakan adalah mungkin pemerintah seharusnya langsung bergerak cepat, gitu,” terang Firda kepada ASPIRASI pada Kamis, (22/10).
Menurut Firda, pemerintah selaku pemegang wewenang izin lahan harus menggugat dan mengusut aktor intelektual di balik pembabatan hutan guna menghentikan bencana karhutla yang terus berulang.
Firda mendesak pemerintah untuk jangan diam dan terus bergerak, melihat kondisi masyarakat di Kalimantan yang masih sulit menghirup udara bersih.
“Semoga teman-teman di Kalimantan ataupun mungkin orang-orang yang menghirup udara (asap kebakaran) tersebut itu segera bisa menghirup udara bersih, gitu. Karena salah satu hak untuk hidup itu adalah hak dasar, ya,” pungkasnya mengakhiri wawancara.
Reporter : Sammanda | Editor: Azaliya
Foto: Sammanda
