Minim Peminat, Satgas PPKS UPNVJ Kalang Kabut dalam Regenerasi Periode Mendatang

Berita UPN

Pansel Satgas PPKS UPNVJ mengadakan rapat koordinasi bersama perwakilan berbagai lapisan ormawa hingga laksanakan sosialisasi terbuka untuk mempercepat pembentukan Satgas PPKS periode 2024-2025.

Aspirasionline.com — Panitia Seleksi (Pansel) Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) gelar rapat koordinasi bersama dengan berbagai lapisan organisasi mahasiswa (Ormawa) pada Jumat, (9/8).

Di tengah waktu yang sempit menjelang Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), Satgas PPKS sedang menjalani masa regenerasi. Namun, proses rekrutmen yang menjadi langkah awal dalam menentukan masa depan Satgas PPKS ini menghadapi kendala.

Ketika diwawancarai oleh ASPIRASI, Aniqotul Ummah selaku ketua Pansel Satgas PPKS UPNVJ mengungkapkan terdapat kendala dalam hal jumlah anggota dari kalangan mahasiswa.

Sejak pendaftaran dibuka hingga rapat koordinasi dilaksanakan, hanya ada tiga mahasiswa yang mendaftar, dan semuanya berasal dari fakultas yang sama, sehingga jumlah dan keterwakilan dari setiap fakultas masih dianggap belum ideal.

“Saya sebagai ketua pansel kemudian mengadakan rapat atas izin warek 3 (Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama) untuk dibuka gelombang kedua khusus mahasiswa,” ujar Aniqotul kepada ASPIRASI pada Kamis, (15/8).

Mengurai Penyebab Minimnya Partisipasi Pendaftar Anggota Satgas PPKS

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya minat mahasiswa untuk mendaftar sebagai anggota Satgas PPKS adalah kurangnya kesadaran yang dibentuk oleh Satgas kepada keluarga mahasiswa (Kema) UPNVJ.

Mendukung hal itu. Wakil Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Mahasiswa (P3M) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPNVJ, Hegel Desta Zalayetha seraya menjelaskan bahwa sosialisasi terkait rekrutmen ini justru lebih banyak dilakukan oleh BEM UPNVJ dan BEM Fakultas, dengan menyebarkan informasi melalui broadcast  dan promosi di Instagram story.

Menurutnya penyebaran informasi melalui broadcast kurang efektif karena banyak mahasiswa yang masih bingung sehingga pengenalan terhadap Satgas PPKS menjadi kurang optimal.

“Karena mereka (Satgas PPKS) minta usaha ke kita (BEM UPNVJ), tapi dari satgas sendiri tidak ada yang sosialisasi langsung ke kema-kema,” ungkap Hegel saat audiensi pada Jumat, (9/8).

Tidak hanya sampai disitu, tidak sedikit perwakilan ormawa yang hadir dalam audiensi mengungkapkan kekecewaan, termasuk keluhan mengenai kurangnya tanggapan dan respons dari Satgas PPKS saat Kema melaporkan kasus kekerasan seksual.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Faturrohman Arkaan, yang menceritakan pengalaman Advokasi Mahasiswa (Adkesma) FEB dalam membantu melaporkan kasus kekerasan seksual.

Oleh karena itu, dampak dari kurangnya transparansi dalam cara kerja Satgas PPKS menyebabkan kebingungan di kalangan mahasiswa, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan dan minat mereka terhadap satgas.

“Ketika kami laporkan ke Satgas PPKS hanya dibalas terima kasih dan tidak ada tindak lanjut. Oh, berarti satgas ini sebatas ini atau gimana, jadi kami mengalami kebingungan,” ujar Faturrohman di tengah audiensi pada Jum’at, (9/8).

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ria Maria Theresa, menjelaskan bahwa ketidakpedulian dari kepengurusan sebelumnya tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengurangi minat terhadap Satgas PPKS.

Ria berpendapat bahwa kekurangan yang ada pada periode sebelumnya seharusnya dapat diperbaiki oleh kepengurusan yang baru.

“Siapa yang bantuin kalau semuanya enggak ada yang mau gitu, ya. Jangan terus langsung ah udahlah enggak usah, buat apa jadi satgas,” pungkasnya di depan audiens rapat koordinasi pada Jumat, (9/8).

Adapun faktor lain yang juga menjadi penyebab rendahnya partisipasi mahasiswa untuk bergabung adalah panjangnya periode kepengurusan satgas PPKS yang cukup memberatkan mahasiswa.

Menanggapi hal ini, Aniqotul menjelaskan bahwa aturan mengenai periode kepengurusan sudah ditetapkan dalam Permendikbud dan tidak dapat diubah.

“Aturan di Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) harus 2 (dua) tahun, kami enggak berani untuk mengotak-atik,” sahut Aniqotul.

Satgas PPKS UPNVJ Hadapi Kritik, Evaluasi dan Perubahan 

Satgas PPKS UPNVJ mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan pada periode sebelumnya. Salah satu kritik utamanya adalah bahwa Satgas PPKS dinilai kurang menunjukkan kehadiran dan kinerja yang optimal, sehingga keberadaannya kurang terasa di lingkungan kampus.

Menanggapi keluhan tersebut, Aniqotul mengusulkan bahwa perbaikan yang perlu dilakukan oleh Satgas PPKS di periode berikutnya adalah pada pola pelaksanaan kerja yang komunikatif.

“Pola yang harusnya dibangun terkait dengan sistem pelaporan, supaya semua orang (anggota satgas) punya akses untuk bisa merespon. Atau pola di mana nanti yang menjadi Ketua Satgas ke depannya itu yang komunikatif,” tegas Aniqotul.

Evaluasi penting lainnya berkaitan dengan pelatihan bagi anggota Satgas PPKS, yang mana pada periode sebelumnya tidak pernah menerima pelatihan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam rancangan anggaran yang tidak cukup fleksibel.

“Semoga ke depannya para elit UPN, pimpinan UPNVJ ini men-support (mendukung) satgas, sehingga memberikan keleluasaan dan kebebasan untuk merancang program yang terbaik untuk satgas secara independen,” tukasnya.

Di sisi lain, Dewanto Samodro selaku Ketua Satgas PPKS periode lalu yang turut hadir dalam audiensi menyatakan bahwa jumlah anggota Satgas PPKS juga dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas satgas di masa depan.

Menurut Dewanto, anggota pada periode sebelumnya terdiri dari 25 orang akan direduksi menjadi 13 anggota pada periode ini dengan komposisi anggota terdiri dari 7 mahasiswa, 4 dosen, dan 2 dari tenaga kependidikan.

“Evaluasi dari satgas yang lalu memang mungkin terlalu banyak ya, ada 25 (dua puluh lima) waktu itu. Kemudian evaluasi memang diputuskan untuk dipersempit,” pungkas Dewanto di hadapan seluruh audiens pada Jumat, (9/8).

 

Foto : ASPIRASI/Teuku Farrel Al Farros

Reporter: Fabiana | Editor: Rara Siti

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *