Meningkatnya angka jumlah kasus keracunan MBG akibat buruknya pengelolaan higienitas dapur dan lemahnya penerapan standar keamanan pangan, justru dibingkai sebagai bukti keberhasilan karena dianggap “kecil” secara angka.
Aspirasionline.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan selama kurang lebih satu tahun. Namun, program ini belum mampu menekan angka kasus keracunan yang mulai mencuat sejak 2025. Alih-alih menurun, jumlah kasus justru menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2026.
Melansir dari Tempo dalam artikel berjudul “4.755 Siswa Keracunan MBG, Serikat Guru: Pemerintah Abai” tercatat bahwa pada periode Januari hingga Februari 2026, jumlah korban mencapai 4.755 orang, dengan rata-rata sekitar 2.377,5 korban per bulan.
Angka ini melonjak signifikan dibanding rata-rata bulanan pada tahun 2025. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat total 20.012 korban sepanjang tahun atau sekitar 1.667,7 orang per bulan. Dengan demikian, rata-rata korban per bulan pada 2026 mengalami kenaikan sebesar 42,56 persen.
Peningkatan ini bukan tanpa penjelasan. Dalam unggahan akun X @dosenkesmas, disebutkan adanya lag effect (efek jeda) atau masa inkubasi, yakni jeda waktu sebelum gejala keracunan muncul. Namun, faktor teknis di lapangan juga tak bisa diabaikan.
Laporan The Conversation berjudul “Keracunan massal pada MBG: Akibat aturan keamanan pangan hanya formalitas?” menyoroti lemahnya penerapan standar keamanan pangan sejak awal. Pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih jauh dari ideal. Mulai dari proses memasak tanpa perlindungan memadai, penyimpanan bahan pada suhu yang tidak sesuai, hingga kebersihan peralatan yang diabaikan.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 15 April 2026, baru sekitar 52,37 persen dapur SPPG yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal ini menjadi celah dalam implementasi program MBG di lapangan.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa penanganan risiko masih belum menyeluruh sehingga berpotensi menyebabkan kasus serupa terus berulang. Tanpa perbaikan yang sistematis dan komprehensif, upaya yang dilakukan hanya akan menjadi respons sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.
Ketika Data Korban Direduksi Menjadi “Angka”
Di tengah deretan kasus keracunan MBG yang terus meningkat, pernyataan yang menuai kritik terucap dari lisan Prabowo Subianto pada Jumat, (13/2). Ia menyebut angka keracunan yang “kecil” menjadi indikator keberhasilan program MBG.
Presiden Prabowo membandingkan 28 ribu penerima manfaat yang mengalami keracunan lebih kecil daripada 4,5 miliar makanan yang telah disalurkan. Maka, dikatakan keberhasilannya mencapai 99,9994 persen.
Ketika korban dibaca sebagai angka, muncul apa yang dikenal sebagai compassion fade, yakni menurunnya empati seiring bertambahnya jumlah korban. Penderitaan tidak lagi hadir sebagai pengalaman manusia, melainkan sekadar data statistik.
Akibatnya, manusia direduksi menjadi angka dalam laporan. Rasa sakit, ketakutan, dan dampak jangka panjang yang dialami korban menjadi kabur di balik persentase keberhasilan.
Gagasan itu sejalan dengan kritik yang dilansir dari yoursay.id dalam artikel berjudul “Kronik Dehumanisasi dalam Kebijakan: Ketika Angka Membungkam Derita” menyoroti ruang kebijakan modern yang mereduksi manusia sebagai satuan statistik, persentase, atau angka dalam tabel.
Artikel tersebut juga menekankan bahwa ketika tragedi disajikan sebagai grafik atau persentase yang tampak masih dalam batas wajar, angka tidak lagi netral, melainkan berubah menjadi alat retoris untuk menjaga kesan bahwa situasi tetap terkendali dan menutupi beban moral di baliknya.
Karena itu, evaluasi MBG tidak cukup berhenti pada ukuran kuantitatif seperti jumlah porsi yang dibagikan atau proporsi keberhasilan yang diklaim. Harus ditegaskan bahwa dalam evaluasi perlu dinilai apakah suatu program benar-benar menyelesaikan masalah yang dituju sekaligus memperhatikan proses dan konteks yang tidak selalu tercermin dalam simbol angka.
Seperti diingatkan Rahmat Nurjaman dalam “Analisis Kebijakan Publik” dimensi sosial, budaya, dan politik tidak sepenuhnya dapat ditangkap oleh angka. Evaluasi kebijakan harus dilengkapi dengan pembacaan kualitatif yang melihat pengalaman nyata dalam masyarakat.
Pada akhirnya, persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana keberhasilan program dihitung, melainkan bagaimana negara memandang warganya sendiri. Selama korban terus diposisikan sebagai angka yang dapat dinegosiasikan, apa pun keberhasilan yang diklaim akan selalu berdiri di atas penderitaan yang tidak sepenuhnya diakui.
Reporter: Putri Calista | Editor: Najmi Fathya
