Pemilu Serentak 2015 dan Peran Media
Aspirasionline.com – Pada 2015 nanti ada lebih dari 200 daerah, yang akan akan menggelar pemilihan kepala daerah. Dan jika tahun 2014, disebut tahun Pemilu, maka tahun 2015 disebut sebagai tahun pilkada. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tahun 2014, Pilkada akan dilaksanakan secara serentak. Ada 196, pemilihan bupati, walikota dan 8 pemilihan gubernur. KPU telah menyusun rencana untuk menyiapkan agar agenda pilkada bisa segera dilaksanakan oleh KPU daerah. Namun, di sisi lain, DPR sendiri saat ini masih berkutat pada pembahasan perppu pilkada langsung, apakah diterima atau ditolak. Banyak pihak tetap menyarankan agar KPU tidak ragu-ragu menggelar pilkada serentak, sesuai amanat perppu.
Menanggapi situasi ini, Ketua KPUD Tomohon, Beldie Tombeg menegaskan pihaknya sebagai penyelenggara siap dengan apapun keputusan yang diambil. Ia mengakui bila pilihannya adalah pemilu serentak, maka akan meringankan kerja KPUD terkait pemutakhiran data pemilih.
“Dalam hal yang cukup menyita sekali waktu adalah pemutakhiran data pemilu. Bayangkan jika misalnya dalam setiap penyelenggaraan pilkada, kita pisah, pasti akan melakukan pemutakhiran data pemilih. Hal yang sama, tapi pasti pemilihnya pasti berbeda. Kalau dilaksanakan serentak, akan mengurangi waktu dan beban,” kata Beldie
Pengamat Sosial dari FISIP Universitas Sam Ratulangi, Maria Heni memprediksi masyarakat akan mampu beradaptasi dengan model pemilu serentak. Namun, kata dia, butuh sosialisasi yang baik dari media massa. Media memberi peran krusial terhadap pembentukan opini publik. Maria menyoroti sepak terjang terutama media penyiaran seperti televisi. Perlu diwaspadai terkait tarikan kepentingan pemodal di balik media. Apalagi mengingat masyarakat negeri ini belum memiliki filter yang baik dalam mengunyah media.
“Yang kita perlukan adalah bagamana Komisi Penyiaran Indoneisa, menempatkan atau membatasi pemberitaan itu dalam hal mana. Dalam bagian mana, masyarakat melihat itu sebagai suatu pembelajaran, dan dalam bagian yang lain mana, dilihat itu sebagai satu kampanye, sering kedua-duanya itu agak tumpang tindih,” tutur Maria.
Praktisi media, Heri Kristian mengakui banyak hal yang harus dikritik dari dunia tempatnya berkiprah. Dunia media mulai bergerak menyerupai dunia politik yang identik dengan transaksional. Terkait pemilu serentak, Heri berharap KPU lebih aktif menggandeng seluruh media tanpa terkecuali. Ini penting agar informasi benar-benar sampai ke akar rumput.
“Sehingga pembelajaran demokrasi di daerah kita itu rata, kalau tidak nanti jangan hanya milik lembaga tertentu, ya nanti terbatas di situ. Dan tidak usah khawatir, nanti kita dianggap berpihak, kalau itu rata kan tidak akan berpihak,” ujar Heri.
Baik Maria dan Heri sepakat kematangan berdemokrasi dan berpolitik masyarakat sangat ditentukan oleh media. Karenanya perlu adanya mekanisme saling kontrol di antara lembaga-lembaga terkait, baik KPU, Bawaslu, KPU, KIP, KPI, dan lain-lain.
Sumber : KBR68H
