Indonesia menyimpan stok karbon biru besar melalui ekosistem lamun dengan potensi lebih dari delapan juta ton karbon sedimen yang belum dimanfaatkan. Para akademisi menekankan perlindungan dan rehabilitasi lamun sebagai strategi mitigasi perubahan iklim dan penggerak ekonomi biru.
Aspirasionline.com – Lokakarya Blue Carbon and Finance Profiling ASEAN kembali hadir di Jakarta pada Kamis, (27/11/2025) untuk membahas keberlanjutan Ekonomi Biru Berkelanjutan di Asia Tenggara. Acara ini menghadirkan Pakar ASEAN yang didukung oleh Jepang dan United Nations Development Programme (UNDP).
Dalam Lokakarya tersebut, negara-negara anggota ASEAN mempresentasikan laporan masing-masing dengan Brunei Darussalam sebagai pemapar pertama. Pada pukul 11.03 Waktu Indonesia Barat (WIB), Indonesia kemudian mendapat kesempatan untuk memaparkan laporannya.
Delegasi Indonesia sendiri menghadirkan Rohani Ambo Rappe dari Universitas Hasanuddin sebagai perwakilan ahli Blue Carbon Indonesia, khususnya peneliti padang lamun (seagrass) serta Teguh Dartanto, pakar ekonomi biru dari Universitas Indonesia.
Kondisi Padang Lamun dan Ancaman Degradasi
Dalam pembahasan tersebut, Rohani menjelaskan bahwa berbagai penelitian menunjukkan stok karbon lamun di Indonesia tergolong tinggi, terutama pada karbon sedimen. Namun, hingga kini data nasional terkait stok karbon lamun masih sangat terbatas
Menurutnya, sebagian besar studi karbon biru lamun masih berfokus pada biomassa, sementara penyimpanan karbon terbesar justru berada di bawah permukaan sedimen.
“Karbon biru dan vegetasi lamun masih belum banyak, atau bahkan kurang, studi yang berfokus pada stok karbon lamun di sedimen. Jadi, menurut saya, inilah indikasinya,” ujar Rohani di acara tersebut pada Kamis, (27/11/2025).
Dirinya menjelaskan bahwa riset yang dilakukan di empat kawasan, Sulawesi Selatan menunjukkan variasi stok karbon yang signifikan antarlokasi. Diketahui, hal ini dipengaruhi oleh perbedaan kondisi habitat dan komposisi spesies lamun.
“Masih lebih banyak studi di bagian tengah Indonesia dibandingkan dengan bagian timur. Jadi bagian timur sangat sedikit studi mengenai karbon biru di lamun,” ujar Rohani.
Selain keterbatasan riset, Rohani menyebut penurunan tutupan lamun dalam beberapa tahun terakhir terlihat jelas. Pada beberapa lokasi, ia mengatakan kerusakan telah 50 persen lebih banyak dibandingkan dengan rekor sebelumnya.
Rohani menegaskan bahwa ekosistem lamun yang terjaga dapat menjadi fondasi penting dalam mitigasi perubahan iklim dan pembiayaan berbasis alam.
“Kita lindungi yang sudah ada, kemudian kita perlu melakukan rehabilitasi atau restorasi lebih lanjut jika kita melihat data kondisi lamun yang kita miliki di wilayah tersebut,” ujarnya.
Biaya Hambat Optimalisasi Ekonomi Biru Lamun di Indonesia
Dalam sesi yang sama, Teguh Dartanto menyoroti hubungan antara potensi karbon biru dan pembangunan ekonomi biru jangka panjang. Ia menyebutkan bahwa saat ini kontribusi ekonomi biru terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional baru mencapai 0,3 persen.
“Saat ini kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB Indonesia masih sekitar 0,3 persen, termasuk sektor energi dan sumber daya. Padahal, Bappenas telah menargetkan kontribusi ekonomi biru sebesar 15 persen terhadap PDB pada tahun 2045,” ujarnya dalam lokakarya tersebut pada Kamis, (27/11/2025).
Menurut Teguh, tantangan terbesar justru berada pada pembiayaan dan kesiapan data. Ia menyebutkan bahwa skema pembiayaan global semakin tertarik pada solusi berbasis alam.
“Kami melakukan penyesuaian antara PDB maritim dan definisi dalam kelompok perusahaan lokal yang berbeda,” jelasnya.
Dalam kajiannya, Teguh dan tim memproyeksikan kebutuhan investasi ekonomi biru hingga 2025 menggunakan PDB maritim dan pendekatan Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
Dalam hasilnya, nilai ekonomi biru Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai 145,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dengan transportasi dan logistik maritim, perikanan dan akuakultur, serta pariwisata bahari sebagai sektor utama.
Namun, peningkatan tersebut belum diimbangi dengan kesiapan biaya. Teguh mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi ekonomi biru diperkirakan mencapai 1,36 persen PDB pada 2025 dan meningkat menjadi 2,67 persen PDB pada 2045.
“Sekitar 60 persen diharapkan berasal dari investasi langsung, 20 persen dari sektor pemerintah, namun masih terdapat kesenjangan pembiayaan sekitar 3 miliar dolar AS per tahun. Hal ini menunjukkan pentingnya menarik investor untuk mendukung pengembangan ekonomi biru dan memperkuat industri hilir,” ucapnya.
Teguh menambahkan bahwa ekonomi biru Indonesia masih jauh dari potensi maksimalnya. Menurutnya, potensi tersebut perlu dikonversi menjadi kegiatan ekonomi riil. Namun, upaya tersebut masih terkendala dengan kebutuhan biaya.
“Pembiayaan masih besar dan kesenjangan pembiayaan masih signifikan, sehingga kita perlu memobilisasi dana dari sektor publik, swasta, dan sektor terkait,” tukasnya.
Foto: ASPIRASI
Reporter: Alya, Mg. | Editor: Azzahwa
