Debat terbuka perdana Pemira BEM UPNVJ menempatkan isu perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan seksual sebagai fokus utama. Dua paslon memaparkan strategi dan komitmen mereka untuk menghadirkan lingkungan kampus yang lebih aman.
aspirasionline.com – Memasuki akhir tahun 2025, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) menggelar pesta demokrasi Pemilihan Raya (Pemira) Selasa, (11/11). Rangkaian ini turut diwarnai dengan debat terbuka pertama di Auditorium Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kampus Pondok Labu.
Dalam debat kali ini, isu advokasi mahasiswa dan penanganan kekerasan seksual menjadi topik paling dominan dengan kedua paslon menawarkan pendekatan yang berbeda dalam membangun arah gerak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kedepannya.
Pada sesi pembuka, pasangan calon (paslon) nomor urut satu, yaitu Gufron Dymas Wicaksono selaku Calon Ketua BEM dan Jordhy Farrel Wakil Ketua BEM Budiman dari Kabinet Gelora Juang, mencanangkan keadilan inklusif yang setara bagi seluruh keluarga mahasiswa.
Sementara itu, paslon nomor urut dua, Calvin Philip Andrew Pangaribuan sebagai Calon Ketua BEM dan Raka Rajendra Wakil Ketua BEM dari Kabinet Sankalpa Wijaya, mengusung lingkungan kampus yang aman, nyaman, serta bebas dari bentuk kekerasan seksual.
Pemaparan keduanya disusul sesi debat yang diisi berbagai pertanyaan dari panelis, mulai dari isu kekerasan seksual hingga minimnya antusiasme mahasiswa bergabung dalam Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).
Roadmap dan Sinergi Antar Lembaga menjadi Dasar Gerakan Kabinet Gelora Juang
Dalam agenda yang dihadiri oleh jajaran Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AKK), Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Ketua BEM 2025, perwakilan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa), serta keluarga mahasiswa. Dibuka pula kesempatan untuk berdiskusi dengan paslon.
Pertanyaan pertama berasal dari ketua BEM periode 2025, Kaleb Otniel Aritonang selaku panelis. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan strategi paslon dalam memastikan pemberdayaan perempuan yang tidak berhenti pada kampanye kesadaran, namun berlanjut pada kepemimpinan nyata di organisasi mahasiswa dan struktur kampus.
“Kita lihat banyak sekali program anti pelecehan yang hanya sekedar seminar atau poster tanpa aksi nyata yang menjamin. Jika paslon terpilih, bagaimana strategi kalian memastikan pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada awareness campaign (kampanye kesadaran), tapi berlanjut pada kepemimpinan nyata di organisasi mahasiswa dan struktur kampus?” tanya Kaleb dalam pertanyaan undian dibacakan oleh moderator.
Menanggapi hal tersebut, Jordhy menyatakan bahwa selama ini bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Mahasiswa (P3M) belum memiliki standing position (kedudukan posisi) yang kuat dalam menghadapi permasalah tersebut.
“Kita merancang bersama dengan Satgas PPKPT roadmap yang akan kita bawakan. Di satu sisi, apabila tidak memenuhi hak-hak mahasiswa, kita (BEM) bergerak dengan sinergitas mahasiswa,” tutur Jordhy.
Jordhy menilai, sinergi dengan Satgas PPKPT sangat diperlukan.
“Kita mendobrak dengan kuat agar hak-hak mahasiswa, hak perempuan bisa terwujud dan juga bisa terkoneksi,” lanjutnya.
Sementara itu, pertanyaan tambahan diajukan oleh panelis tiga dari perwakilan Biro AKK yang menanyakan terkait langkah konkret untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Menanggapi itu, Ghufron selaku calon ketua yang diusung bersama Jordhy, menjelaskan bahwa pihaknya akan membuka ruang diskusi seluas-luasnya dan dan memastikan responsivitas dengan pendekatan yang humanis.
“Bahwasannya tidak semua korban punya ruang hak yang sama untuk melapor dan tidak semua korban mau untuk melapor,” tutur Ghufron.
Kabinet Sankalpa Wijaya Dorong Prosedur Pelaporan Aman dan Pembentukan Posko
Lebih lanjut, Ketua MPM, Sadam Syahir, mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme dalam melindungi korban jika sistem pelaporan yang diciptakan menjadi alat fitnah.
Calon Ketua BEM nomor urut dua, Philip, menuturkan dalam kabinet yang ia jalankan nantinya akan menjunjung asas keamanan korban dan keadilan untuk proses. Dalam proses tersebut, ia akan mengobservasi dan memverifikasi bukti-bukti pelaporan intimidasi.
“Kita coba mencari tahu bagaimana situasi yang sebenarnya tanpa menyudutkan salah satu elemen yang melaporkan ataupun yang terlapor. Itu adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk menjaga identitas dari pelapor, terlapor, maupun saksi-saksi lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, pada sesi kedua debat Pemira antar ketua pasangan calon, setiap kandidat diberi kesempatan untuk saling melemparkan pertanyaan satu sama lain.
Ghufron dalam kesempatan ini mempertanyakan efektivitas rencana pembentukan posko sebagai program yang dicanangkan nomor urut dua. Ghufron menilai perlu adanya pengkajian ulang.
“Mungkin bisa dijelaskan terkait kerangka berpikirnya kenapa kasus kekerasan seksual pola penyelesaiannya juga sama dengan pembuatan posko yang mana itu menjadi satu langkah yang berbeda?’’ tanya Ghufron.
Menanggapi hal itu, Philip menegaskan bahwa posko yang dirancang bukan sekadar tempat melapor, tetapi juga sarana edukasi dan pendekatan humanis antara BEM dan mahasiswa.
Ia juga menyebut keberadaan posko akan memperlihatkan peran aktif BEM dalam menumbuhkan rasa aman dan kepedulian di lingkungan kampus.
“Bukan berfokus tentang kita mahasiswa ucuk-ucuk datang cerita tentang kekerasan seksual,” jawab Philip.
“Sama-sama kita mengkampanyekan bahwa BEM UPN “Veteran” Jakarta ini benar-benar concern (perhatian) terhadap isu kekerasan seksual,’’ lanjutnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari posko advokasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menjadi bukti bahwa ruang semacam itu efektif menarik partisipasi mahasiswa.
“Nyatanya itu sudah yang kami lakukan di posko UKT, mungkin cerita tentang UKT itu adalah salah satu yang sensitif juga teman-teman, tapi nyatanya ada 60 orang lebih ke posko UKT,’’ tukas Philip.
Reporter: Syafira, Laila | Editor: Rara
Gambar: Aspirasi
