Perempuan Mahardika menyerukan diskusi publik menjelang hari HAM untuk membaca situasi, merawat ingat, menghimpun pengalaman lintas sektor, dan merumuskan arah gerak untuk perubahan yang sistemik.
Aspirasionline.com – Perempuan Mahardika menggelar diskusi publik dengan tajuk “Membangun Kekuatan Gerakan untuk Mengubah Sistem yang Melegalkan Perburuan Aktivis” di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kwitang, Jakarta Pusat, pada Senin, (8/12).
Diskusi diawali oleh Ketua Perempuan Mahardika, Mutiara Ika Pratiwi yang menyatakan hari Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan komitmen untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan dan kekejaman yang terjadi di dunia terutama bagi perempuan.
“Jadi, konteks hari HAM ini muncul karena peradaban manusia dihadapkan dengan sebuah kekejaman yang sangat luar biasa pada Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua,” ujar Ika di hadapan audiens pada Senin, (8/12).
Menengok Permasalahan HAM Bagi Perempuan
Aktivis Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Sunar, membahas permasalahan HAM dari segi upah. Sunar menyampaikan adanya pelanggaran HAM oleh negara dikarenakan adanya disparitas upah silih bergantinya rezim.
“Katakanlah, mungkin di pinggiran Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, upahnya itu masih banyak yang hanya 2,1 juta sampai 2,5 juta. Dan ini berbeda jauh dengan kawan-kawan buruh di beberapa daerah industri atau di kota-kota besar,” ungkap Sunar di hadapan audiens pada Senin, (8/12).
Sementara itu, perwakilan Aliansi Perempuan Indonesia, Fatum Ade, menilai Komunitas disabilitas per hari ini masih memperjuangkan bagaimana negara dapat mengakui bahwa yang dilakukan terhadap kaum disabilitas adalah bentuk pelanggaran HAM.
“Ada penyiksaan bahkan tiap hari, ada 38 ribu lebih kawan-kawan yang disabilitas yang masih dirantai, dipasung di dalam institusi-institusi perawatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa (RSJ),” ujar Dede di hadapan audiens pada Senin, (8/12).
Strategi Konsolidasi Gerakan terhadap Polemik HAM
Dengan serentetan permasalahan HAM di lintas sektor tercatat dan menjadi hal yang harus dibenahi oleh pemerintah. Afifah, menutup diskusi dengan pertanyaan membentuk pola strategi untuk mengkosolidasi berbagai polemik HAM yang terjadi.
Anggota Gerakan Muda Lawan Kiminalisasi (GMLK), Karunia Haganta, mengungkapkan kritik dan otokritik merupakan landasan dalam melakukan gerakan konsolidasi agar semangat dalam gerakan tetap mengembara.
“Bukannya kita melakukan kritik dan otokritik sebagai suatu permusuhan, bukan. Kita ingin gerakan ini dibuat tetap lestari, tetap berlanjut terus ya, karena kita memang ingin nyadarin (hal) tersebut,” ujar Aga di hadapan audiens pada Senin, (8/12).
Sementara itu, Ika mengungkapkan meski jumlah pekerja di Indonesia mencapai angka jutaan, pekerja yang berorganisasi tidak banyak di Indonesia. Ika menyoroti pasal makar sebagai salah satu hal yang membatasi keberanian buruh untuk berserikat.
“Itu pasti. Kalau kita mau mengorganisir buruh untuk berserikat, teror dan intimidasi yang ada di kepala itu kuat banget,” ujar Ika.
Akibat hal itu, Ika menyampaikan gerakan buruh perlu untuk memperkuat simpul dan berfokus pada pendidikan politik. Ia menilai bahwa aksi HAM juga memiliki muatan pendidikan politik yang besar.
“Ada gap yang sangat besar dan kebutuhan yang sangat besar memang untuk melakukan pendidikan politik. Dan aksi-aksi, menurut saya, aksi HAM ini juga memiliki muatan pendidikan politik yang juga sangat besar,” pungkas Ika.
Foto: ASPIRASI/Muhammad Rayyan Rachmat
Reporter: Muhammad Rayyan Rachmat, Mg | Editor: Sammanda
