Ratusan mahasiswa UPNVJ menggelar aksi Hardiknas yang berlangsung di dua titik berbeda, Patung Kuda dan Kementerian terkait. Massa aksi menyoroti isu RUU Sisdiknas, tata kelola anggaran pendidikan, pemerataan akses pendidikan, hingga kesejahteraan guru honorer.
Aspirasionline.com – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, ratusan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) menggelar aksi demonstrasi di dua titik berbeda pada Senin, (4/5).
Sebagian massa aksi bergerak menuju Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, sementara kelompok lainnya menggelar aksi di gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sebelum melanjutkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Massa yang bergerak ke Patung Kuda terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U), BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (BEM FISIP), BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (BEM FEB), serta BEM Fakultas Ilmu Kesehatan (BEM FIKES).
Sementara itu, massa dari BEM Fakultas Hukum (BEM FH), BEM Fakultas Ilmu Komputer (BEM FIK), Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro (HMTE), dan sejumlah lembaga lainnya memilih bergerak menuju Kemendiktisaintek sebelum melanjutkan aksi ke Kemendikdasmen.
Ketua BEM-U UPNVJ, Gufron Dymas Wicaksono, menjelaskan bahwa perbedaan titik aksi merupakan hasil konsolidasi dan pembahasan teknis lapangan yang dilakukan sehari sebelumnya. Dalam proses tersebut, muncul berbagai pandangan terkait isu dan tuntutan yang akan dibawa massa aksi.
“(berbeda pendapat dalam konsolidasi dan teknis lapangan) itu sangat wajar, dalam artian punya pandangan sendiri terkait muatannya (isu dan tuntutan) seperti apa,” ujar Gufron kepada ASPIRASI pada Rabu, (13/5).
Tuntutan yang Menggaung di Dua Titik Aksi
Tuntutan yang dibawa oleh massa aksi di Patung Kuda salah satunya ialah mengenai Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Menurut Gufron, pergantian dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka menunjukkan inkonsistensi kebijakan pendidikan setiap pergantian menteri.
Ia juga menilai RUU Sisdiknas berkaitan dengan kesejahteraan guru, tenaga honorer, tenaga pendidik, hingga sivitas akademika di perguruan tinggi, khususnya yang berada di bawah naungan Kemendiktisaintek.
Selain itu, tuntutan lainnya adalah mengenai tata kelola anggaran pendidikan yang dinilai belum maksimal. Lantaran, alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan sebagaimana amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 belum terealisasi secara optimal karena pemerintah lebih memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Coba untuk 20 persen anggaran ini harus dimaksimalkan dan juga tidak secara keseluruhan anggaran yang ada di APBN ini dialokasikan kepada MBG secara keseluruhan. Dimana, mungkin ini bisa dicari datanya, sekitar 335 triliun anggaran itu diberikan kepada program Makan Bergizi Gratis,” tutur Gufron.
Berangkat dari dua tuntutan utama tersebut, Gufron mengatakan bahwa pemilihan Patung Kuda sebagai titik aksi didasarkan pada tuntutan yang dinilai berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Karena memang program kita pada akhirnya, rasionalisasi, dan juga secara objektif, muatan dan juga tuntutannya adalah menuju kepada pemerintah yaitu Presiden Prabowo sendiri,” tuturnya.
Di sisi lain, massa aksi yang bergerak menuju Kemendiktisaintek dan Kemendikdasmen menilai penyampaian tuntutan akan lebih efektif apabila dilakukan langsung kepada kementerian terkait.
Leonard Roderick, Wakil Ketua BEM FH menyebut pertimbangan tersebut juga berkaitan dengan efektivitas aksi karena akses massa di kawasan istana dinilai terbatas akibat blokade dan aturan larangan demonstrasi di sekitar Istana Negara.
“Jadi, berbicara efektivitas dan lain-lainnya, kita merasa lebih cocok dan lebih paten kalau kita ke Kemendikti dan Kemendikdasmen,” terang Leonard kepada ASPIRASI pada Rabu, (6/5).
Leonard menilai momentum Hardiknas perlu dimanfaatkan untuk menyoroti isu pendidikan secara langsung kepada lembaga yang membidangi sektor tersebut. Menurutnya, isu lain seperti MBG masih dapat disuarakan di kesempatan berbeda.
“Kita selalu bisa kok nembak MBG. Tapi untuk kita nembak pendidikan, kita nembaknya cuma setahun sekali. Jadi, sayang banget kalau kita gak memanfaatkan ini, sebagai mahasiswa, untuk membahas dan menembak eksekutif yang bergerak di bidang pendidikan,” ucap Leonard.
Dalam aksi di Kemendiktisaintek, massa aksi membawa isu maraknya kekerasan seksual di perguruan tinggi, efektivitas Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), serta pemerataan pendidikan yang dinilai masih terpusat di Pulau Jawa.
Sementara dalam aksi di Kemendikdasmen, massa aksi menyoroti rendahnya gaji guru honorer dan tata kelola anggaran pendidikan. Leonard turut mengungkap bahwa pihak Kemendikdasmen memberikan respons positif terhadap tuntutan yang disampaikan.
“Kemendikdasmen juga berkomitmen untuk menjalankan tuntutan-tuntutan yang memang kita gaungkan, seperti itu. Pun juga kita bisa memberikan kajian kita sendiri,” pungkasnya.
Kendati demikian, hingga kini belum ada respons lanjutan yang diberikan oleh Kemendikdasmen terkait tuntutan-tuntutan tersebut.
Foto : ASPIRASI/Athaya
Reporter: Rayyan, Mg.
Editor: Tia
