Aliansi Perempuan Menggugat memperingati International Women’s Day (IWD) dengan menggelar aksi untuk menuntut ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan perempuan akibat sistem kebijakan patriarki pemerintah.
Aspirasionline.com — Melawan derasnya hujan, ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Menggugat berdatangan memenuhi jalanan ibu kota di depan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Rabu, (8/3) sekitar pukul 12.00 WIB. Niat awal untuk menggelar aksi di depan Istana Negara terpaksa gagal akibat barikade kawat yang dihamparkan aparat kepolisian di sepanjang jalan.
Negosiasi kepada petugas setempat untuk membuka barikade sempat dilakukan setelah kurang lebih dua jam tertahan di tempat yang sama. Tetapi sayangnya, hal tersebut tidak membuahkan hasil.
Tepat pada pukul 15.02, beberapa massa aksi yang mengenakan kostum membentuk lingkaran kecil. Mereka berlakon dengan iringan musik dan pembacaan puisi tentang penindasan perempuan yang dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan.
Orasi demi orasi pun tetap dipropagandakan dengan lantang dan tegas oleh massa aksi. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), salah satu pelopor yang tergabung dalam aksi, juga merasa memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.
“Apapun yang kita suarakan itu sebagai momentum kita yang konsisten untuk menjadi pelopor perjuangan dalam melawan rezim oligarki,” ujar Siti Enny Koordinator Departemen Perjuangan Perempuan KASBI saat diwawancarai ASPIRASI di hari itu.
Sejalan dengan hal tersebut, Manager Evaluasi dan Pelaporan di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Wiwin juga merasa tergerak untuk turut mengupayakan segala tuntutannya.
“WALHI juga mempunyai mandat untuk memperjuangkan keadilan ekologis perempuan,” katanya kepada ASPIRASI pada Rabu, (8/3).
Tidak hanya kedua komunitas tersebut, Solidaritas Perempuan, Greenpeace, Jaringan Advokasi Tambang, dan berbagai elemen rakyat lainnya juga ikut meramaikan pergerakan aksi yang menuntut keadilan dan kedaulatan perempuan.
Gugatan Perempuan untuk Tolak Kebijakan Tipu-tipu
Di hari itu, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, rakyat bersama kaum perempuan menyuarakan gugatannya atas berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakadilan, penindasan, perampasan, serta kekerasan struktural yang dihasilkan yang tidak berpihak kepada rakyat, khususnya perempuan.
Kebijakan yang telah disahkan, terkhusus Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja dianggap menimbulkan ketertindasan dan penekanan terhadap hak-hak dan sumber kehidupan perempuan di Indonesia.
“Momentum ini kami tujukan supaya pemerintah bisa mendengar bahwa kebijakan yang mereka buat justru mencederai dan mengeksploitasi kehidupan perempuan,” ucap Wiwin.
Dirinya juga menegaskan bahwa sudah saatnya perempuan untuk berpikir secara cerdas guna menggagalkan Perppu Cipta Kerja demi mengupayakan hak-hak perempuan yang diintimidasi oleh pemerintah.
“Bukan lagi pemerintah mengayomi rakyat atau memberi penghidupan yang layak, mereka malah membantai rakyat secara sistematis,” lanjut Wiwin saat diwawancarai ASPIRASI.
Sama halnya dengan Wiwin, Enny juga menyatakan penolakan keras terhadap Perppu Cipta Kerja, menurutnya, perempuan akan terancam mendapatkan malapetaka sebagai dampak dari kebijakan tersebut.
“Pemerintah membuat konsep kebodohan kepada rakyat dengan menciptakan Perppu, seharusnya Perppu kan untuk menolak UU Cipta Kerja,” kata Enny seraya melanjutkan, “Tetapi Perppu ini kita sebut tipu-tipu karena seolah-olah diciptakan sebagai solusi untuk rakyat, padahal hanya copy-paste dari UU Ciptaker tadi.”
Meskipun aksi yang digelar bersamaan dengan Hari Perempuan Sedunia ini telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, belum ada dampak signifikan yang membuahkan hasil dari cucuran keringat perjuangan aksi.
“Malah pemerintah menjadi lebih brutal dengan menciptakan regulasi yang berdampak dan menekan kaum perempuan di Indonesia,” lanjut Enny.
Ketidaksetaraan atas Ruang Suara dan Hak Perempuan
Perjuangan perempuan untuk kesetaraan gender telah menjadi topik krusial selama beberapa dekade terakhir. International Women’s Day menjadi momentum gerakan perempuan yang melawan diskriminasi gender dan berjuang untuk kesetaraan hak atas kerja layak, perlindungan sosial, serta kebebasan berekspresi.
Dalam gerakan di hari itu, teman-teman kelompok transgender perempuan, ikut menyuarakan aksinya dalam menuntut kesetaraan hak yang sama bagi transpuan.
Ketua Sanggar Swara, Kanzha Vina, membawa bendera berwarna biru yang merepresentasikan lelaki trans, pink untuk perempuan trans, dan putih mewakili non-binary, menyatakan bahwa situasi saat KUHP baru disahkan itu berpotensi keberingasan pada kelompok anak muda, masyarakat, serta kelompok gender marginal.
“Banyak kebijakan yang mengkriminalisasi kelompok yang minoritas, semua hal itu akan berdampak kepada kesejahteraan,” ujar Kanzha kepada ASPIRASI pada (8/3).
Staf Kampanye Solidaritas Perempuan Annisa Fadhillah mengemukakan bahwa belum ada ruang aman bagi perempuan, khususnya bagi para perempuan yang menjadi garda terdepan saat konflik agraria di Wadas.
“Karena saat teman-teman perempuan di akar rumput ketika mereka ada di garda terdepan dan tanahnya dirampas, kita masih melihat banyak intimidasi yang dilakukan oleh aparat khususnya, salah satu contohnya itu adalah yang terjadi dengan perempuan di Wadas,” ucap Annisa kepada ASPIRASI pada (8/3).
Tidak hanya itu, Anissa juga merasa bahwa perlunya menyatukan solidaritas dan menggalang dukungan bersama.
Hal tersebut, menurutnya, semata-mata untuk merebut kedaulatan negara yang saat ini masih dirampas oleh pihak penguasa.
“Karena menurut kami, ya kita harus merebut kedaulatan kita dan sampai hari ini kedaulatan itu masih dirampas oleh negara,” pungkasnya.
Foto: Tiara Ramadanti.
Reporter: Nayla Shabrina, Tiara Ramadanti | Editor: Miska Ithra.
