Massa Aksi Padati Patung Arjuna Wiwaha: Bentuk Perlawanan Tolak Kenaikan BBM
Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menimbulkan banyak tanggapan kontra dari masyarakat. Aksi turun ke jalan pun akhirnya kembali dilakukan.
Aspirasionline.com – Selasa, (13/9) kembali terjadi aksi demonstrasi dalam rangka menolak kenaikan harga BBM. Aksi tersebut diikuti oleh aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) bersama dengan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Pukul 11.00 WIB, massa dari GEBRAK telah sampai terlebih dahulu di dekat titik aksi, yaitu di seberang Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Di sana, massa aksi bergantian melakukan orasi dari atas mobil komando.
Sekitar dua jam usai orasi bergilir tersebut, tepatnya pada pukul 13.30 WIB, massa aksi dari GEBRAK pun bergerak menuju ke area Patung Kuda Arjuna Wiwaha di bagian sebelah kiri. Mereka kembali melakukan orasi sambil meneriakkan ‘revolusi’ berkali-kali.
“Kita kembali mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan bukanlah untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan segelintir kelompok,” teriak Deni, salah satu perwakilan Konsorsium Pembaruan Agraria dalam orasinya dari atas mobil komando.
Selang dua jam, massa mahasiswa dari aliansi BEM SI bergabung ke area aksi dari arah parkiran Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) Monas. Mereka bergabung ke bagian sebelah kanan Patung Kuda Arjuna Wiwaha dan ikut melakukan orasi.
Meskipun aksi hari itu secara umum untuk menanggapi dari naiknya harga BBM, Nining Elitos, juru bicara dari GEBRAK mengatakan bahwa ada sekitar lima tuntutan yang mereka bawa dalam aksi hari itu.
“Pertama, batalkan kenaikan BBM, turunkan harga-harga (bahan pokok, red.), cabut omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, terus kemudian batalkan RUU (Rancangan Undang-Undang, red.) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, red.) dan termasuk juga RUU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional, red.),” jelas Nining kepada Reporter ASPIRASI, Selasa, (13/9).
Nining melanjutkan, aspirasi dari masyarakat dalam aksi hari ini terkait naiknya BBM harus menjadi perhatian dari pemerintah. Hal tersebut karena menurutnya kenaikan harga BBM akan menimbulkan efek domino yang luar biasa dalam perekonomian negara.
“Kalau bicara soal problem pertumbuhan ekonomi, seharusnya kan meningkatkan daya beli. Kalau daya belinya mau meningkat, maka yang harus dilakukan apa? Bagaimana memberikan upah layak nasional terhadap rakyat,” tegas Nining kala itu.
Tak hanya menyerukan permasalahan kenaikan harga BBM, Nining juga mempersoalkan banyaknya program pemerintah yang kemudian tidak menjadi prioritas untuk kepentingan rakyat, seperti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN).
“IKN itu kan bukan strategis bagi kepentingan rakyat, tapi hanya untuk menyelamatkan segelintir orang,” tutur Nining.
Hal itu senada dengan apa yang dikatakan oleh Hadi Prayoga, mahasiswa Universitas Trisakti yang menyayangkan langkah pemerintah untuk memindahkan alokasi subsidi untuk harga BBM ke mega proyek lain. Menurutnya, alangkah lebih baik jika tetap dialokasikan untuk subsidi BBM.
“Kenapa tidak dialokasikan ke BBM itu sendiri karena terkait dengan BBM itu pun tentang kesejahteraan masyarakat,” jelas Hadi.
Hadi juga mengemukakan keraguannya terkait kebijakan pemerintah untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejumlah Rp600.000,- kepada masyarakat dengan syarat tertentu atas kenaikan harga BBM. Hal tersebut menurutnya rawan terjadi korupsi.
“Untuk subsidi ini sebenernya (kemungkinan, red.) bakal timbul kasus baru, yaitu korupsi seperti bansos (bantuan sosial, red.) saat itu (masa pandemi Covid-19, red.),” jelas Hadi pada Selasa siang, (13/9).
Hadi juga mempertanyakan pemerataan alokasi dan tata cara mendapatkan BLT kepada masyarakat. “Apakah ini akan merata? Bahkan yang saya nilai sampai saat ini itu tidak efisien,” ujarnya.
Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Tirtayasa Rizky Pelangi Anugrahil Jaya mengatakan bahwa ke depannya aspirasi rakyat akan terus disuarakan selama masih belum didengarkan oleh pihak pemerintah.
“Jikalau memang pemerintah masih belum memihak kepada rakyatnya, kita masih akan terus turun dan menggaungkan hak-hak rakyat,” tutur Rizky saat diwawancarai secara langsung pada aksi hari Selasa, (13/9).
Rizky juga menambahkan, bahwa peran mahasiswa penting untuk menyuarakan isu ini. Terlebih melihat jejak historis pergerakan mahasiswa.
“Penting dari ranah mahasiswa sendiri buat setidaknya mengkritisi dan menusuk pola pikir pemerintah itu sendiri yang sedang duduk santai di kursi jabatan mereka,” imbuh Rizky.
Hal itu juga diamini oleh Hadi, ia menekankan pentingnya peranan mahasiswa, terutama terkait fungsi dan peran mahasiswa sebagai agent of change.
“Ketika nanti ada suatu perubahan dari pemerintah yang memang tidak sanggup untuk mensejahterakan rakyat, maka di situlah seharusnya mahasiswa bergerak,” tutup Hadi.
Foto: Teuku Farrel
Reporter: Vedro Imanuel | Editor: Miska Ithra