Merasakan Pelaksanaan Pemira yang Dikebut Bagai Dikejar Setan

Tak lama lagi tahun akan berganti. Itu artinya setiap organisasi di kampus sedang mempersiapkan diri untuk mengganti roda penggeraknya. Fase tersebut juga berlaku untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM). Dari tahun ke tahun, Pemira menjadi hal yang ramai diperbincangkan mahasiswa karena orang yang dipilih diharapkan dapat melakukan perubahan dari seluruh aspirasi mahasiswa kepada birokrat kampus.

Tahun ini rasanya agak berbeda. Tak mau kalah oleh negara, UPNVJ menyelenggarakan pemilihan serentak pula tahun ini. Pelaksanaan Pemira bukan hanya untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM, tetapi juga memilih anggota MPM. Itu artinya akan lebih banyak janji-janji bertebaran di sekitar kampus saat ini.

Hal tersebut merupakan implikasi dari penerapan tahun pertama Undang-Undang Keluarga Mahasiswa UPN Veteran Jakarta (UU Kema UPNVJ) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemira Ketua dan Wakil Ketua BEM Universitas serta Anggota MPM-U, yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana Pemira (Panpel) lalu akan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemira (Panwas Pemira).

Namun sayang seribu sayang, saya mempertanyakan kinerja Panpel yang sangat kurang efektif. Saya merasakan betul informasi yang tidak disebarkan dan disosialisasikan secara masif.

Ini bisa dilihat bagaimana akun khusus buatan Panpel untuk Pemira 2019 di Instagram dengan nama @pemiraupnvj_ yang pengikutnya masih kurang dari 300 pengguna per 27 November dini hari. Tak hanya itu, dalam linimasa akun tersebut disebutkan bahwa pendaftaran calon Ketua dan Wakil Ketua dimulai pada 8 November, namun publikasi pertama dalam akun ini baru ada pada 9 November.

Informasi detil mengenai Pemira baru dipublikasi pada 20 November dan di hari itu juga ada pelaksanaan pengambilan nomor urut untuk masing-masing pasangan calon. Namun, dalam linimasa Pemira tersebut disebutkan bahwa pada tanggal 19-25 November adalah waktu untuk melakukan kampanye dan sosialisasi. Saya kebingungan. Saya yakin betul masih banyak mahasiswa yang belum mengenal calon-calonnya itu dalam waktu lima hari saja.

Ditambah, dalam linimasa akun tersebut diketahui bahwa secara keseluruhan pelaksanaan Pemira berlangsung dari tanggal 9 hingga 27 November. Itu artinya hanya kurang dari sebulan pengenalan para paslon ke mahasiswa luas. Kita dipaksa untuk memeriksa, menguji, mengenal, dan mencoblos paslon dalam kurang dari satu bulan. Hebat betul.

Tingkat Fakultas Lebih Baik

Ingar-bingar pelaksanaan regenerasi badan eksekutif dan legislatif tersebut benar-benar tak saya rasakan sebagai warga publik kampus. Hal senada juga dikatakan oleh beberapa kolega saya di organisasi tingkat fakultas maupun Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Poster dari masing-masing calon pun minim terlihat di sekitaran kampus.

Saya malah lebih merasakan kemeriahan Pemira tingkat fakultas di Fakultas Hukum (FH) dan fakultas saya sendiri (FIK). Kedua fakultas memasang poster-poster yang besar, pamer visi dan misi, serta program kerja calon. Poster ditempel di masing-masing fakultas, hingga masuk ke grup percakapan media sosial, untuk memperlihatkan bahwa upaya demokratisasi sedang berjalan.

Lain cerita dengan Pemira tingkat universitas yang sudah saya keluhkan di atas. Pelaksanaannya masih bisa sangat terlalu cepat dan tidak matang. Saya sangat sepakat jika Pemira kali ini hanya menjalankan prosedur saja

“Yang terpenting berlandaskan asas demokrasi,” mungkin kata mereka. Asas demokrasi, mbahmu!

Bahkan, saat saya hadir di debat antar paslon pada 22 November silam, yang saya saksikan benar-benar debat yang jauh dari kualitas yang diharapkan.

Pertanyaan yang diajukan panelis kepada masing-masing paslon sama sekali tidak menyinggung bagaimana cara masing-masing paslon berkoordinasi untuk mahasiswa yang berkampus di Limo.

Sudah tak ada representasi mahasiswa kampus Limo di antara salah satu paslon, malah tak juga disinggung saat debat. Untuk kawan-kawan di kampus Limo, mohon maaf jika saya harus mengucapkan ini, namun saya rasa mahasiswa di kampus Limo seperti dianaktirikan. Kenyataan yang pahit.

Akhirnya saya benar-benar mempertanyakan kredibilitas masing-masing paslon: seberapa kenal mereka dengan permasalahan yang dihadapi mahasiswa di kampus ini? Seberapa jauh mereka ingin membantu sejahterakan warga publik kampus?

Pemira Paling Buruk

Jika mau dingat-ingat lagi, setidaknya saya sudah menyaksikan tiga kali Pemira telah berlangsung di UPNVJ. Dan saya merasakan perbedaan di tiap tahun pelaksaanannya.

2016 adalah tahun awal perjalanan saya menginjakkan kaki di kampus ini. BEM tidak muncul akibat krisis kepemimpinan. Hingga akhirnya, tugas fungsional BEM diambil alih oleh Komisi Khusus (Komsus) bentukan MPM. Banyak cerita beredar ini merupakan imbas dari buruknya laporan pertanggung jawaban akhir tahun BEM di periode sebelumnya yang bikin geger keluarga besar mahasiswa.

Tahun 2017, Pemira mengalami peningkatan drastis dengan hadirnya tiga paslon untuk merebut kursi kekuasaan BEM. Pemira saat itu berjalan lebih demokratis: ketiga paslon berasal dari empat fakultas yang berbeda dan ada keterwakilan dari kampus Limo. Dukungan yang diberikan oleh mahasiswa pun lebih terasa, mulai dari penempelan poster hingga penyebaran visi dan misi di media sosial berjalan masif. Walau pada hari pemilihan, dari 7967 orang daftar pencoblos tetap (DPT), hanya 2663 orang yang menggunakan hak suaranya.

Ini jadi pertanyaan menarik: kehadiran tiga paslon saja belum bisa meningkatkan partisipasi luas oleh publik, apalagi hanya dengan dua paslon dan tak ada representatif kampus Limo?

Yang unik adalah tahun 2018 yang hanya diwarnai dengan satu paslon. Saya masih bisa ingat betul bagaimana paslon tersebut berkeliling ke tiap fakultas untuk menghimpun aspirasi mahasiswa. Mereka difasilitasi untuk bisa melakukan sosialisasi visi dan misi serta proker yang mereka inginkan baik di kampus Limo maupun kampus Pondok Labu.

Dari tiga tahun terakhir saya menyaksikan pelaksaan Pemira, saya bisa menyimpulkan kalau pelaksanaan tahun ini adalah yang terburuk.

Saya menduga kalau memang Pemira kali ini bisa berjalan cepat dan sudah diagendakan sedemikian rupa karena memang aktor-aktor utamanya berada di dalam lingkaran yang sama. Ini bisa dilihat dari fakta bahwa kedua calon Ketua BEM dan Ketua Panpel datang dari fakultas yang sama. Ketiga orang ini berpotensi membikin Pemira tak ubahnya arena distribusi kekuasaan, bukan memperjuangkan kebutuhan konstituen.

Memiliki latar belakang yang sama memungkinkan adanya saling menguntungkan satu sama lain. Ketika salah satu terpilih, bukan tak mungkin akan memenangkan kedua belah pihak alias bergabungnya paslon yang kalah ke dalam kabinet paslon yang menang.

Ini serupa dengan apa yang pernah ditulis Coen Husein Pontoh dalam esainya yang berjudul “Demokrasi Melahirkan Oligarki?”. Ia mengutip apa yang pernah dikatakan sosiolog Robert Michels mengenai bentuk-bentuk kecenderungan sistem politik oligarki: menjadikan kewajiban para pesaing untuk membatasi kompetisi, menghalangi akses partisipasi publik yang lebih luas, hingga akhirnya melakukan distribusi keuntungan kekuasaan politik. Kita sedang menuju ke arah sana.

Sembari mencari ide untuk menyelesaikan tulisan ini, pukul 02.15 WIB dini hari, gawai saya bergetar. Ia menampilkan notifikasi sebuah pesan teks disertai poster salah satu paslon di grup media sosial.

Saya menghela napas. Dalam hati saya berkata, akhirnya bisa melihat juga poster salah satu paslon, dan itu hanya beberapa jam jelang masa tenang berlangsung.[]

Penulis: Nadia Imawangi, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer (FIK), semester 7.