Sepuluh Tuntutan KANPMI Terhadap Kemenristekdikti


Sepuluh Tuntutan KANPMI Terhadap Kemenristekdikti

Setelah delapan hari aksi menginap di depan gedung Kemenristekdikti sejak 2 Mei, Komite Aksi Nasional Pemuda Mahasiswa Indonesia (KANPMI) akhirnya menjalankan audiensi dengan Dirjen Belmawa dan Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti

Aspirasionline.com — KANPMI yang terdiri dari elemen mahasiswa berbagai perguruan tinggi menyelenggarakan aksi selama delapan hari sejak 2 Mei lalu dengan mendirikan posko juang didepan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Dalam menjalankan aksinya, KANPMI memiliki sepuluh tuntutan mendesak (Sepultusak) yang harus diselesaikan oleh Kemenristekdikti: cabut Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 55 Tahun 2018; berikan kebebasan berekspresi, berpendapat, berorganisasi; wujudkan kebebasan akademik sejati; hentikan represitivitas dalam pendidikan; hentikan liberalisasi dan komersialisasi dalam dunia pendidikan; libatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan; transparansi biaya pendidikan; stop diskriminasi terhadap perbedaan orientasi seksual; stop pelecahan seksual dalam dunia pendidikan; dan hapuskan jam malam dalam kampus

Menurut Arira Fitra selaku juru bicara aksi, penyebab utama dari permasalahan yang dituntut oleh KANPMI adalah persoalan otonomi kampus. Permasalahan otonomi kampus ini tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang semakin mempurkuat dasar regulasi atas ketidakhadiran negara dalam menyelesaikan masalah di kampus.

Dari sepuluh tuntutan yang disampaikan oleh KANPMI, terdapat tiga tuntutan prioritas yang harus segera diselesaikan oleh Kemenristekdikti. Pertama, masalah komersialisasi pendidikan. Sebab, adanya otonomi dalam universitas memberikan kesempatan universitas untuk mengelola anggaran yang didapatkan dari investasi.

Bicara investasi maka akan terhubung dengan untung dan rugi yang didapatkan oleh pihak universitas. Sejatinya, hal tersebut bertentangan dengan tugas universitas sebagai elemen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. “Kalau sistem pendidikan sudah berbicara untung dan rugi maka keilmiahan kampus sebagai dunia pendidikan tempat mengelola ilmu pengetahuan hilang, tentu ini menjadi suatu permasalahan,” tegas Arira.

Kedua, regulasi. KANPMI memandang masih banyak regulasi bodong yang dikeluarkan oleh Kemenristekditi. Seperti halnya Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 tentang pengawalan ideologi bangsa yang perlu diselesaikan. Permenristekdikti tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, hak untuk berkumpul dan hak untuk berserikat.

“Dalam permen tersebut melegitimasi organisasi ekstra untuk masuk ke dalam organisasi kampus, dalam tanda kutip hanya organisasi yang terkesan mendukung pemerintah saja yang boleh masuk ke dalam kampus, dengan dalih untuk menangkal gerakan radikalisasi di dalam kampus,” kata Arira.

Prioritas ketiga, persolan demokratisasi kampus. Realitasnya, masih banyak mahasiswa yang melakukan aksi massa dan kemudian dapat intimidasi skorsing, drop out (DO), Surat Peringatan (SP), dan lain sebagainya yang harus diselesaikan secepatnya.

“Maka kehadiran kami disini sampai menginap delapan hari, paling tidak Kemenristekdikit harus menyelesaikan masalah pembungkaman ruang demokrasi di lingkup kampus. Pembubaran organisasi yang baru baru ini terjadi di Universitas Sumatera Utara (USU), dan kasus lainnya,” tambah Arira.

Audiensi

Selasa, (7/5) KANPMI akhirnya diterima oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Dirjen Belmawa) Ismunandar dan Direktur Kemahasiswaan Didin Wahidin untuk proses audiensi. Pada saat audiensi, pihak KANPMI menyerahkan satu bundel map yang berisi tuntutan massa aksi dan disertai bukti otentik seperti surat peringatan keras mahasiswa Universitas Pancasila dan Universitas Nasional.

Ismunandar menerima dan akan mengecek tuntutan dari KANPMI. Ia juga menjelaskan bahwa seharusnya prosedur penyampaian aspirasi dilakukan secara berjenjang. “Seharusnya melalui pihak rektor terlebih dahulu, lalu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), lalu kalau tidak direspons lewat pimpinan di Kemenristekdikti,” jelas Ismunandar.

Arira pun membalas bahwa persoalan yang saat ini dihadapi adalah ketika berhadapan dengan pihak kampus mahasiswa cenderung mengalami intimidasi. Sehingga perlu penyelesaian secepatnya dari Kemenristekdikti untuk menyelesaikannya.
“Kawan-kawan di UNAS ingin melakukan aksi massa mengkritik kebijakan kampus ditelfon dari pihak kampus akan di DO atau diskorsing, bahkan diintimidasi menggunakan preman,” katanya.

Audiensi berlangsung sekitar satu jam namun belum juga menemui titik temu. Hal ini disebabkan pihak Kemenristekdikti tidak memberikan bukti tertulis baik berupa Surat Keputusan atau nota kesepakatan lainnya agar dapat dijadikan dasar legitimasi ketika berhadapan dengan pihak kampus.

Masih Belum Selesai

Ketidaksediaan pihak Kemenristekdikti itu disusul dengan permintaan pihak Kemenristekdikti kepada KANPMI untuk datang kembali satu bulan ke depan (Juni) untuk mengecek laporan yang sudah disampaikan. Usai audiensi, massa KANPMI meninggalkan Gedung Kemenristekdikti dan membagikan hasil audiensi kepada massa diluar Gedung.

“Hasil audiensi sebenarnya sama aja dengan nggak ada hasil atau deadlock, tanpa kesepakatan apa-apa. Walaupun mereka mengatakan meminta waktu satu bulan untuk menyelesaikan kasus ini, perjanjian seperti itu sebenarnya sudah berulang kali kami dapatkan, dan ujung-ujungnya tanpa hasil,” keluh Arira.

Reporter: Faisal Reza.| Editor: Fikriyah Nurshafa

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *