Lahan Terhalang Sertifikat

Penambahan lahan seluas 30 ha di Jonggol sudah berhasil didapatkan. Sayangnya, sertifikat tanah masih tertahan di tangan notaris.

Aspirasionline.com — Terpilihnya lahan di Jonggol menjadi buah bibir di kalangan mahasiswa. Guyonan yang mengatakan UPNVJ adalah singkatan dari UPN “Veteran” Jonggol pun santer terdengar.

Namun, pemilihan lokasi kampus ketiga UPNVJ di Jonggol ini bukanlah tanpa pertimbangan matang. Jonggol terpilih setelah tim yang diketuai oleh Warek III Bidang Kemahasiswaan Halim Mahfudh melakukan survei ke 17 titik.

Pemilihan lahan didasari oleh beberapa aspek, di antaranya aspek ekonomi dan aspek kepemilikan. Harga yang sangat terjangkau apabila dibandingkan dengan harga lahan di ibu kota menjadi salah satu poin utama dalam keputusan pembelian tanah tersebut. “Selain itu, masalah sertifikat di sana sudah jelas, diakui BPN (Badan Pertanahan Nasional, red) dan tidak ada kepemilikan yang tumpang tindih,” ujarnya saat ditemui di ruangannya pada Senin (4/6) lalu.

Pembelian lahan sendiri dilakukan guna memenuhi syarat sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang belum dipenuhi UPNVJ. Syaratnya adalah PTN harus memiliki tanah paling sedikit 30 ha. Hal tersebut didasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendidikan, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta pasal 8 ayat 2 huruf e.

Meskipun pembelian lahan telah berhasil dilakukan, Halim mengatakan bahwa pembangunan kampus ketiga belum akan dilaksanakan pada waktu dekat. Hal ini dikarenakan sertifikat tanah yang direncanakan selesai pada April lalu belum juga selesai.

“Untuk sepuluh ha pertama itu katanya tinggal penandatangannya saja, tapi itu pun saya tunggu-tunggu belum keluar sertifikatnya,” jelas Halim. Akibat dari hal ini, anggaran yang diajukan kepada Kemristekdikti tidak bisa diberikan secara maksimal karena tanah tersebut belum menjadi kepemilikan Kemristekdikti.

Menurut Halim, apabila sertifikat telah selesai maka pihak UPNVJ dapat mengajukan anggaran untuk memulai pembangunan kampus ketiga UPNVJ lebih cepat.

Salah satu anggota dari tim UPNVJ Suherman membenarkan adanya keterlambatan pengerjaan sertifikat lahan UPNVJ di Jonggol. Pria berkacamata ini menjelaskan bahwa penyebabnya adalah program pembagian sertifikat tanah gratis, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diusung oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Karena lahannya masuk ke bagian Cibinong maka petugas-petugas BPN Cibinong banyak yang turun ke lapangan untuk mengerjakan sertifikat gratis tersebut. Itulah mengapa sertifikatnya menjadi tertunda,” jelas Wakil Dekan (Wadek) II FH Bidang Umum dan Keuangan itu pada Rabu (13/6) lalu.

Sambil menunggu sertifikat tanah selesai, tim UPNVJ akan memfokuskan diri untuk  menghubungkan lahan di Desa Tanjung Sari dengan jalan utama, yaitu Jalan Transyogi. Halim berkata bahwa pihak UPNVJ tidak diperkenankan untuk menggunakan jalan desa sehingga harus dibangun jalan sendiri untuk bisa mencapai lahan UPNVJ.

Sejauh ini, proses penyambungan tanah dengan jalan utama masih sebatas studi kelayakan, yaitu berkaitan dengan penilaian masalah air, gempa, keadaan lingkungan, juga pengembangan.

Salah satu permasalahan utama menurut Herman dalam penyambungan ke jalan utama adalah harga tanah yang sudah melejit harganya. Selain itu, ada pihak luar yang membeli tanah seluas tujuh hektare di dekat jalan utama tersebut.

“Waktu UPNVJ beli itu harganya kalau tidak salah sekitar Rp44 ribu, sekarang harganya sudah naik berkali-kali lipat,” kata Herman.

Untuk berjaga-jaga agar hal ini tidak terjadi kembali, UPNVJ pun telah menyewa penjaga tanah. UPNVJ juga berencana untuk memberikan pagar pembatas untuk menandakan kepemilikannya.

“Sekarang yang penting sertifikat selesai, baru kita bisa meminta anggaran,” kata Halim.

Menurut rencana, apabila sertifikat tanah sudah turun, pihak UPNVJ akan  membangun gedung serbaguna terlebih dahulu. Gedung ini bisa digunakan apabila jajaran rektorat UPNVJ berkunjung atau sebagai tempat pengabdian masyarakat.

Terlepas dari kendala yang ada, Pemerintah Daerah (Pemda) Bogor Timur sangat mendukung pembangunan kampus ketiga UPNVJ ini. Rektor UPNVJ Eddy Siradj mengatakan bahwa ada pengalokasian sebesar 150 ha untuk pendidikan di Tanjung Sari.

“Karena menurut mereka 30 ha itu kecil, jadi ditetapkan kita dikasih alokasi pendidikan sebesar 150 ha,” jelasnya saat ditemui di ruangannya.

Sayang, perjalanan untuk mencapai 150 ha tersebut masih panjang karena dana yang diberikan oleh Kemristekdikti berasal dari Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) sehingga tidak sembarang bisa didapatkan. Harus ada pengujian kelayakan, appraisal, lalu masuk ke Komite sembilan, yaitu komite yang dibentuk oleh negara berisikan menteri-menteri yang saling bekerja sama dalam hal pembangunan.

Masterplan UPNVJ di Jonggol

Setiap tahunnya, UPNVJ  dengan bangganya memperlihatkan video masterplan pembangunan kampus ketiga di Jonggol pada saat Perkenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB).

Dalam video animasi berdurasi tiga menit tersebut terdapat beberapa tahap pembangunan pada lahan di desa Tanjung Sari itu.

Tahap pertama akan dibangun auditorium tiga lantai, rumah sakit pendidikan 11 lantai, gedung akademik Fakultas Kedokteran 11 lantai, masjid dua lantai, dan gedung Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) empat lantai.

Pada tahap keduanya akan ada penambahan gedung medik delapan lantai. Tahap ketiga akan ada pengalihan fungsi gedung FIKES menjadi Gedung akademik FK serta penambahan dua gedung baru yakni asrama enam lantai, dan gedung pengganti FIKES lima lantai. Selain itu akan ada fasilitas lainnya seperti sarana olahraga dan laboratorium.

Halim mengakui pejalanan pembangunan UPNVJ di Jonggol masih panjang. Pihak UPNVJ sendiri telah membuat desain tata letak masing-masing fakultas, tetapi desain tersebut belum disahkan secara resmi oleh Kemristekdikti. “Sudah bikin rencana FISIP di bagian mana, Teknik di mana. Tetapi belum dilegalisir oleh Kemristekdikti. Masih panjang lah,” ungkap Halim.

Tetap menjadi UPN “Veteran” Jakarta

Meskipun telah mendapatkan tanah seluas 30,7 ha, pihak UPNVJ berencana untuk tetap mempertahankan kampus UPNVJ yang berada di Pondok Labu dan Limo. UPNVJ pun telah membentuk tim pengembangan untuk mengembangkan UPNVJ secara keseluruhan yang meliputi infrastruktur.

Pembangunan dan perbaikan akan tetap berjalan di UPNVJ Pondok Labu maupun Limo nantinya guna memperbaiki fasilitas yang ada.

Kesepakatan ini diambil setelah tim beberapa kali melakukan diskusi. Segmentasi pasar menjadi salah satu poin utama untuk mempertahankan keberadaan UPNVJ di Jakarta.

“Karena nama kotanya Jakarta, jadi kita bisa menarik calon mahasiswa Jakarta yang relatif pintar-pintar,” jelas Halim.

Selain itu, Halim mengatakan keberadaan UPNVJ di Jakarta dekat dengan pusat pemerintahan. “Jakarta kan pusatnya, jadi kita dekat dengan Kemristekdikti. Kita bisa mendapat dukungan SDM, laboratorium, jadi lebih mudah,” jelas Halim menutup pembicaraan[.]

Reporter: Thalita Yuristiana |Editor: Nadia Imawangi