Putus Kontrak dengan Swasta, Pemprov DKI Jakarta Beli Truk Sampah Sendiri
Mulai tahun 2016, Pemerintah DKI Jakarta telah berhenti menyewa truk sampah dari perusahaan swasta. Saat ini, 7.000 ton sampah di wilayah Jakarta akan diangkut setiap harinya ke tempat pembuangan sampah akhir Bantargebang, Bekasi, menggunakan truk Dinas Kebersihan. “Jadi mulai tahun ini kami tak pakai truk swasta lagi,” tutur Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adji, dilansir dari Koran Tempo edisi Senin (18/1).
Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, setiap tahun pemerintah menghamburkan dana ratusan miliar untuk menyewa truk sampah. Lelaki yang kerap disapa Ahok ini meminta Dinas Kebersihan untuk mengalokasikan anggaran tersebut untuk membeli truk sampah sendiri, daripada mubazir. Buruknya pelayanan angkut sampah yang dilakukan pihak swasta pun menjadi alasan lain bagi Ahok untuk membeli truk sampah sendiri.
Pasalnya, perusahaan swasta terbukti teledor dalam pengangkutan sampah, air lindi sering berceceran di jalan sehingga masyarakat protes karena dianggap jorok dan menyebarkan penyakit.
Saat ini Dinas Kebersihan DKI Jakarta memiliki 1.292 unit truk termasuk pengadaan truk pada 2015 lalu. Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI, Ali Maulana Hakim menuturkan jumlah truk tersebut cukup untuk melayani pengangkutan sampah di Jakarta. “Sudah kami hitung itu sudah bisa mengangkut sampah,” katanya.
Sebelum memutuskan kontrak dengan swasta, Ali mengatakan ada 900 truk sampah milik Dinas Kebersihan yang beroperasi. DKI menyewa 400 truk sampah dari pihak swasta karena sekitar 400 truk yang dimiliki Dinas Kebersihan DKI saat itu dalam kondisi buruk. Kini jumlah truk yang dimiliki pemerintah DKI tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Bahkan menurut Ali, kondisi truk kini lebih baik karena ada ratusan truk baru yang tiba dari hasil pengadaan tahun ini.
Memiliki truk sampah sendiri menurut Ahok, akan lebih efektif dan efisien karena dapat diawasi dan dikendalikan.Dengan truk sendiri, Dinas Kebersihan dapat mengoperasikan satu truk untuk mengangkut sampah beberapa kali jika tidak ada penumpukan sampah di suatu wilayah. Dibandingkan saat menyewa truk kepada perusahaan swasta melalui tender, pemerintah tidak bisa memakai sesuai kebutuhan mendadak dan harus sesuai kontrak, kata Ali.
Untuk meminimalkan adanya penyimpangan saat pengangkutan sampah, seluruh truk dipasangi alat pelacak lokasi (GPS). Dan sinyal GPS ini akan terdeteksi langsung ke kantor dinas. “Jadi kami bisa tahu truk ini lagi dimana, kecepatannya berapa, bahan bakarnya bagaimana,” jelas Ali.
Pada Koran Tempo edisi Senin (18/1) juga disebutkan bahwa sejauh ini pengangkutan sampah berjalan lancar meski mungkin masih ada sedikit penumpukan. Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Syarifuddin juga mengatakan di wilayahnya pengangkutan sampah tidak ada permasalahan. “Meski sudah pake truk, sampah bisa rutin terangkut,” katanya.
Reporter : Winda Septi Adelina
