Anggaran Pilkada Serentak Solo, Masih Mengganjal  

Nasional

Aspirasionline.com-  Saat ini masyarakat Solo, Jawa Tengah tengah bersiap menyambut Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang. Untuk memuluskan proses tahapan Pilkada Serentak itu, KPU Solo, tengah mempersiapkan regulasi dan draft peraturan di tingkat daerah dan provinsi.

Sayangnya, proses ini masih terkendala anggaran yang belum semuanya turun.     Ketua KPU Solo, Agus Sulistyo mengatakan , untuk Pilkada langsung 2015 murni dibiayai oleh APBD. Untuk tahapan selanjutnya kemungkinan akan dibiayai oleh APBN.    

“Anggaran belum beres. Untuk Pilkada 2015 kita sudah memperoleh dana sejumlah  Rp 7 miliar. Nah, kita tak tau tahapannya sampai sejauh mana dengan anggaran  Rp 7 Miliar ini?  Jadi, jika ada kekurangan, kita akan ajukan ke APBN,” ujarnya saat berbincang bersama KBR pada program Daerah Bicara, Rabu (24/3), langsung dari Solo.  

Pengamat Politik dari Universitas Negeri Solo, Sunny Umul, menilai, meski terkendala masalah anggaran, tapi kalau dari persiapan secara regulasi dan tehnis, bukan menjadi  permasalahan untuk KPU. Ia beralasan lembaga ini  sudah pernah melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung, jadi sudah tau tehnisnya.    

“Bukan persoalan siap atau tidak siap, tapi ini terganjal persoalan anggaran dan ada dua lisme partai yang persoalannya belum selesai,” jelas Sunny.     Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan, Solo, Putut Gunawan,  mengatakan  partainya sudah  melaksanakan tahapan awal pendaftaran kader. Data dan berkas bakal calon,  sudah dikirim ke dewan pimpinan pusat untuk dinilai dan diputuskan siapa yang lolos.        

“Bakal calon yang sudah dianggap memenuhi syarat administrasi  ada 2 orang calon walikota dan 5 calon wakil walikota, dari berbagai profesi. Ada yang dari  tokoh agama, professional, kader partai  dan aktifis pemuda, “ujarnya. Ia menambahkan, bakal calon tersebut akan dimasukkan dulu ke sekolah partai untuk dibekali dengan hal-hal  yang menyangkut leadership, prinsip otonomi daerah, pengganggaran daerah dan sebagainya.    

Sebanyak 280 daerah bakal serentak melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahap pertama yang diperkirakan digelar pada 9 Desember mendatang. Pilkada serentak ini merupakan amanat dari Perppu Pilkada Langsung yang sempat menjadi polemik di DPR beberapa waktu lalu. Nah, dengan adanya Pilkada Serentak ini diharapkan masyarakat tidak akan dibuat jenuh dengan proses politik yang kerap ada saban tahun.

Sumber: KBR68H

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *